[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf5a4d6f-b19a-4caa-8f17-ef36e9ad6d2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2022","number","13","year","2022","published_date","2022-07-28","effective_date","2022-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 13, BN 2022 (993) : 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Penggunaan Smart Card/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi beserta seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian (EIS-I Card) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemberian EIS-I Card kepada WNI dan WNA untuk masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi berdasarkan permohonan.
Persyaratan untuk memperoleh EIS-I Card bagi WNI meliputi kepemilikan dokumen perjalanan yang sah, tidak termasuk dalam daftar Pencegahan, memperoleh rekomendasi dari Administrator KEK, dan membayar biaya yang sesuai.
Persyaratan untuk memperoleh EIS-I Card bagi WNA meliputi kepemilikan paspor yang sah, tidak termasuk dalam daftar Penangkalan, merupakan pemegang izin tinggal tetap atau terbatas dengan multiple re-entry permit, pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, atau pemegang bebas Visa kunjungan, memperoleh rekomendasi dari Administrator KEK, dan membayar biaya yang sesuai.
Masa berlaku EIS-I Card adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.
Hak pemegang EIS-I Card adalah diberikan kemudahan untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah dilengkapi dengan mesin pembaca EIS-I Card dan dikecualikan dari kewajiban mengisi kartu kedatangan/keberangkatan.
Kewajiban pemegang EIS-I Card adalah membawa paspor atau dokumen perjalanan, mengajukan penggantian jika EIS-I Card hilang, dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Penggunaan Smart Card/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi beserta seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaannya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Immigration
Checkpoints. Facilities. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2022
CONCERNING
ELECTRONIC CARD FACILITY FOR IMMIGRATION CROSSING SYSTEM
AT IMMIGRATION CHECKPOINTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 45 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 28 of 2021 concerning Immigration Facilities and Convenience in Special Economic Zones, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning the Electronic Card Facility for the Immigration Crossing System at Immigration Checkpoints;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf5a4d6f-b19a-4caa-8f17-ef36e9ad6d2a","actionData","errors"]