[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf5109a3-7c0b-4eea-b8b1-dfa675b299b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-23","effective_date","2025-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tATANASKAH
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 1, BN Tahun 2025 Nomor 84
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, perlu menyusun tata naskah dinas Kementerian Kehutanan;\r\nb. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan\r\nTata Kerja Kementerian Kehutanan, berdampak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Naskah Dinas\r\nKementerian Kehutanan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas \n 115 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 701).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata naskah dinas di Kementerian Kehutanan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata naskah dinas, serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan yang berdampak pada pedoman tata naskah dinas sebelumnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis Naskah Dinas: Naskah Dinas arahan (pengaturan, penetapan, penugasan), Naskah Dinas korespondensi (internal dan eksternal), dan Naskah Dinas khusus.
Pengaturan detail mengenai susunan dan bentuk setiap jenis Naskah Dinas, termasuk penggunaan lambang negara/logo, penomoran, kertas, tinta, spasi, huruf, batas tepi, tembusan, lampiran, tanda tangan, paraf, dan cap.
Proses pembuatan Naskah Dinas, baik menggunakan media rekam kertas maupun elektronik, dengan memperhatikan prinsip keamanan dan dokumentasi.
Pengamanan Naskah Dinas, termasuk penentuan klasifikasi keamanan dan akses, serta perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi tersebut.
Penetapan pejabat penanda tangan Naskah Dinas dan pemberian mandat kepada pejabat lain.
Pengendalian Naskah Dinas masuk dan keluar, termasuk penerimaan, pencatatan, pengarahan, penyampaian, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan.

Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Kementerian Kehutanan dalam menyusun Naskah Dinas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
OFFICIAL CORRESPONDENCE MANAGEMENT WITHIN THE MINISTRY OF FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide ease, order, certainty, and effectiveness in the implementation of official correspondence management, it is necessary to establish official correspondence management within the Ministry of Forestry;
that with the enactment of Regulation of the Minister of Forestry Number 1 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Forestry, it has an impact on Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 10 of 2023 concerning Guidelines for Official Correspondence Management, so adjustments need to be made;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf5109a3-7c0b-4eea-b8b1-dfa675b299b5","actionData","errors"]