[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf486cbb-d2e7-4466-87a6-7dd8a9cd06c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-05-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gowa","place_of_enactment","Sungguminasa","theme","Pajak Restoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK RESTORAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Restoran
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b\r\nUndang-Undang ·. Nomor 28 Tahun 2009 \r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nmaka Pajak Restoran merupakan jenis Pajak\r\nDaerah\r\nb. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana\r\ndimaksud huruf a diatas, rnaka perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\ntentang ·· Pembentukan Daerah-Daerah\r\nTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTarnbahan . Lembaran Negara Republik\r\nIndonesiaNomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nrepublik indonesia tahun 2003 nomor 47\r\ntentang Keuangan Negara (Lembaran Negara\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4389);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\ntentang Perimbangan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438);\r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009\r\ntentang Kepariwisataan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4966);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara . Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan\r\nLembaran Negara · Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n8.,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\n. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLe􀬛baran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan\r\nantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nlembaran􀬛 Negara . Republik Indonesia\r\nNomor 4737); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomr 69 Tahun 2010\r\ntentang Tata Cata Pemberian dan\r\nPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara. Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor91 Tahun 2010\r\ntentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut\r\n. Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau\r\nDibayar Sendiri oleh Wajib Pajak\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 153);\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3\r\nTahun . 2008 tentang Urusan Pemerintahan\r\nyang Menjadi . Kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten . Gowa . (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).\r\n \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK \r\nBAB ill : DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK\r\nBAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB V :MASA PAJAK\r\nBAB VI : TATA CARA PEMUNGUTAN\r\nBAB VII :INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB VIII : SURAT TANGIHAN PAJAK\r\nBAB IX : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN\r\nBAB X : KADALUWARSA PENAGIHAN\r\nBAB XI : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN\r\nBAB XII : PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK\r\nBAB XIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK \r\nBAB XIV : KEBERATAN DAN BANDING\r\nBAB XV : SANKSI ADMINSTRATIF\r\nBAB XVI : KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVII : PENYIDIKAN\r\nBAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1961 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I.\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak izin Rumah Kopi.\n3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I dalam wilayah Kabupaten Dati II Gowa.\n4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.\n5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menetapkan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran di wilayah Kabupaten Gowa. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah.

\n\n

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli di tempat pelayanan atau di tempat lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sementara Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

\n\n

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, dengan tarif pajak sebesar 10%. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, masa pajak, tata cara pemungutan, insentif pemungutan, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keberatan dan banding, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan penyidikan.

\n\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan berbagai ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemungutan pajak restoran, termasuk tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, pemberian insentif, tata cara pembayaran dan penagihan, serta penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKB dikenakan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n2. Kekurangan pajak dalam SKPDKBT dikenakan kenaikan 100%.\n3. Kekurangan pajak dalam SKPDKB karena SPTPD tidak dipenuhi dikenakan kenaikan 25% ditambah bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n4. Kekurangan pajak dalam STPD dikenakan bunga 2% per bulan (maksimal 15 bulan).\n5. Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar.\n6. Jika mengajukan banding dan ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi administrasi 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Gowa No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRISUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307322/perda-kab-gowa-no-1-tahun-2024","2d9e662d-4613-419c-a809-9e58d61d21e7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF GOWA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 09

REGIONAL REGULATION OF GOWA REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2011
CONCERNING
RESTAURANT TAX

LAW AND LEGISLATION DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT
GOWA REGENCY
YEAR 2011

REGENT OF GOWA

REGIONAL REGULATION OF GOWA REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2011
CONCERNING
RESTAURANT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GOWA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on Article 2 paragraph (2) letter b of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Restaurant Tax is a type of Regional Tax; \n that to collect the Tax as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf486cbb-d2e7-4466-87a6-7dd8a9cd06c7","actionData","errors"]