[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf1d59dd-40b1-4fa7-b663-258e64fe2707","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bagi hasil pajak-retribusi daerah-desa
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2012 No.2/TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa
ABSTRAK:	\n \n Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang dalam menyelengarakan kewenangannya memerlukan sumber-sumber pendapatan. Desa mempunyai peran penting dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) PP No 72 Tahun 2005. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU NO 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007: PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perda Kab No 5 Tahun 2010 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada desa; jenis retribusi daerah yang sebagaian hasilnya diperuntukkan bagi desa; Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; Penyaluran pengelolaan dan pertanggungjawaban \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2012. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, mengingat peran penting desa dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian besaran bagi hasil tersebut kepada desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis pajak daerah yang dibagihasilkan kepada desa, meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, serta BPHTB. Golongan retribusi daerah yang sebagian hasilnya diperuntukkan bagi desa meliputi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Besaran bagi hasil untuk masing-masing jenis pajak dan retribusi ditetapkan dengan persentase tertentu, yang sebagian besar dialokasikan untuk Pemerintah Daerah dan sebagian untuk Desa. Khusus untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terdapat alokasi khusus yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa atau kepada desa lokasi objek pajak/retribusi.

Peraturan ini juga mengatur penyaluran bagi hasil dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut sebagai bagian dari APBDesa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
ABOUT
REVENUE SHARING OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION
FOR VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that the Village is a legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of the local community, which in exercising its authority requires sources of income;
that the village has an important role in the collection of Regional Taxes and Regional Retribution, so that for that role the village is entitled to receive a portion of the revenue from Regional Taxes and Regional Retribution as one source of village income;
that according to the provisions in Article 70 paragraph (3) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the village's share of the proceeds from Regional Taxes and Retribution is determined by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf1d59dd-40b1-4fa7-b663-258e64fe2707","actionData","errors"]