[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf122d1b-6b4a-49ae-a6d8-c3762f36f8b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008","number","8","year","2008","published_date","2008-10-21","effective_date","2008-10-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus, sehingga Perda No. 3 Th. 1992 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad 1926 No. 226 std terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 450; UU No. 16 Th. 1985; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 24 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 41 Th. 1993; PP No. 36 Th. 2005; KepmenPU No. 10/KPTS/2000; KepmenPU No. 11/KPTS/2000; PermenPU No. 24/PRT/M/2007; PermenPU No. 25/PRT/M/2007; PermenPU No. 26/PRT/M/2007; Kepmenhub No. KM 69 Th. 1993; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 6 Th. 1999; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 12 Th. 2003 \n PERDA ini mengatur mengenai obyek dan potensi bahaya kebakaran; pencegahan kebakaran; penangggulangan kebakaran; bencana lain; pengujian; pengendalian keselamatan kebakaran; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; retribusi; sanksi administratif; penyidikan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda No. 3 Th. 1992 \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai klasifikasi potensi bahaya kebakaran; peraturan mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya; peraturan mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator; peraturan mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran; peraturan mengenai persyaratan sifat bahan bangunan gedung; peraturan mengenai persyaratan tingkat ketahanan api; peraturan mengenai persyaratan kompartemenisasi \r\ndan pemisah; peraturan mengenai persyaratan penutup pada bukaan; peraturan mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara\r\npemasangan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem springkler otomatis; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pengendali asap; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Lif kebakaran; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan pencahayaan darurat; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan penunjuk arah darurat; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat; peraturan mengenaipersyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama; peraturan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus; peraturan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung; peraturan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran Lingkungan; peraturan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya; peraturan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lain; peraturan mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran; peraturan mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKKL, Forum Komunikasi Kebakaran dan Balakar; peraturan mengenai retribusi atas Setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dan memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah ancaman bahaya kebakaran yang dapat menghambat pembangunan dan ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah untuk menanggulangi bahaya kebakaran secara lebih berdaya guna dan meningkatkan peran serta masyarakat.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran: bangunan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya.\n2. Potensi bahaya kebakaran diklasifikasikan berdasarkan ketinggian, fungsi, luas, dan isi bangunan gedung (ringan, sedang I-III, berat I-II).\n3. Kewajiban pemilik/pengguna bangunan gedung untuk menyediakan sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran (pasif dan aktif), dan manajemen keselamatan kebakaran gedung.\n4. Persyaratan teknis untuk sarana penyelamatan jiwa (jalan ke luar, pencahayaan darurat, dll.), akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran (bahan bangunan, konstruksi, kompartemenisasi, alat pemadam api, sistem deteksi, dll.).\n5. Pembentukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) untuk bangunan tertentu dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan untuk lingkungan dengan potensi bahaya kebakaran sedang II ke atas.\n6. Kewajiban pemilik/pengelola kendaraan umum dan khusus untuk menyediakan alat pemadam api ringan.\n7. Kewajiban bagi yang menyimpan/memproduksi bahan berbahaya untuk menyediakan alat isolasi tumpahan, sarana penyelamatan, dan informasi bahan berbahaya.\n8. Pembentukan kantor sektor dan pos pemadam kebakaran di kecamatan dan kelurahan.\n9. Pemeriksaan sebab-sebab kebakaran oleh Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian.\n10. Pengujian mutu bahan/komponen proteksi kebakaran dan sertifikasi.","transitional_provisions","1. Semua kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban terkait sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, atau perubahan fungsi bangunan tanpa laporan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/pencabutan persetujuan/rekomendasi, atau penutupan bangunan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 43 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 17 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 8 OF 2008
CONCERNING
PREVENTION AND MANAGEMENT OF FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

\n\n \n \n

Considering:

that the threat of fire hazards is a danger that can bring great disasters with widespread consequences, both for the safety of life and property, which will directly hinder the smooth running of development, especially in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, therefore it needs to be addressed more effectively and continuously;
that Regional Regulation Number 3 of 1992 concerning Fire Hazard Management in the Special Capital Region of Jakarta is no longer in accordance with laws and regulations, population development and growth, and technological advances;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf122d1b-6b4a-49ae-a6d8-c3762f36f8b1","actionData","errors"]