[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf113371-3fd7-4e37-b480-6e3bce229778","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-01-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow","place_of_enactment","Lolak","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-bantuan-hukum
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;\r\nb. bahwa agar akses terhadap perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;\r\nd. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, a.l:\r\n- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;\r\n- UU No. 29 Tahun 1959;\r\n- UU No. 16 Tahun 2011;\r\n- UU No. 23 Tahun 2014 s.t.d.t.d UU No. 9 Tahun 2015;\r\n- PP No. 42 Tahun 2013 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum yang meliputi, ruang lingkup, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pemberi dan penerima bantuan hukum, tata cara permohonan bantuan hukum, penganggaran, pelaporan, pengawasan, dan larangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum serta memfasilitasi pemberian bantuan hukum tersebut.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum dengan mengalokasikan dana dari APBD. Bantuan hukum meliputi perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan oleh advokat, sementara nonlitigasi dapat diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Kegiatan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum.

Pemberi bantuan hukum memiliki hak untuk merekrut tenaga hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, menerima dana dari Pemerintah Daerah, dan memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai, menjaga kerahasiaan informasi, dan melaporkan proses serta penggunaan dana bantuan hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di daerah tersebut. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Mereka juga berkewajiban menyampaikan informasi yang benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan dengan melampirkan persyaratan seperti fotokopi KTP, dokumen perkara, surat keterangan miskin, dan surat kuasa jika diwakilkan. Penganggaran bantuan hukum bersumber dari APBD dan berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum. Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum, dan penyaluran anggaran dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian pelaksanaan bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum akan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum dan pelaporan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOLAANG MONGONDOW

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGIONAL REGULATION OF BOLAANG MONGONDOW REGENCY
NUMBER ___ YEAR 2021
CONCERNING
LEGAL AID ORGANIZATION

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

REGIONAL REGULATION CONCERNING LEGAL AID ORGANIZATION OF BOLAANG MONGONDOW REGENCY

\n\n \n \n

Considering:

that every citizen is entitled to recognition, guarantees to obtain legal protection and equal treatment before the law;
that in order for access to legal protection and equal treatment to reach all levels of society, the Regional Government needs to provide assistance in accordance with its authority based on the provisions of laws and regulations;
that in order to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Legal Aid;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf113371-3fd7-4e37-b480-6e3bce229778","actionData","errors"]