[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf094827-7b72-46ea-82a4-fefe6ec1440e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Kabupaten Buton Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Kabupaten Buton Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan adanya Keputusan Mahk amah Konstitusi\r\nNomor 128/PUU-XIIl/2015 tentang Uji Materi atas Pasal 33 \r\nhuruf g dan 50 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 ten tang Desa yang su bstansinya adalah terkait dengan\r\nSyarat Calon Kepala Desa, maka Peraturan Desa Kabupaten\r\nButon Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa\r\nperlu dilakukan penyesuaian; \r\nb. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, maka perlu merietapkan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Buton Tengah tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun\r\n2015 tentang Kepala Desa \n 1. Pasal l 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Repuhlik Indonesia\r\ntahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5495); \r\n3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang\r\npembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi\r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Norr:or 172, Tambahan Lembarar Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5562); \r\n4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemenntahan Daerah ( Lembaran egara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas \r\nUndang-undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lemabaran egara Republik\r\nIndonesia Tahu n 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun \r\n2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539); \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014\r\ntentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Reublik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 2092); \n Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah\r\nNomor 2 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nButon Tengah Tahun 2015 Nomor 2), diubah Pasal 10 ayat (3), Pasal 11. ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 hurf g dan huruf m dihapus, Pasal 22 huruf d angka 8 dan angka 13 dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017. \n 6 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi:

Pasal 10: Ayat (3) diubah mengenai biaya pemilihan Kepala Desa yang akan diatur melalui Keputusan Bupati.
Pasal 11: Ayat (4) dan (5) diubah terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan bergelombang.
Pasal 14: Huruf g dan huruf m dihapus terkait persyaratan calon Kepala Desa.
Pasal 22: Huruf d angka 8 dan angka 13 dihapus terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.

Latar belakang perubahan ini adalah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi atas Pasal 33 huruf g dan 50 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan syarat calon Kepala Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BUTON TENGAH REGENCY
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF BUTON TENGAH REGENCY NUMBER 2
YEAR 2015 CONCERNING VILLAGE HEAD
OF BUTON TENGAH REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BUTON TENGAH REGENCY
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BUTON TENGAH REGENCY
NUMBER 2 OF 2015 CONCERNING VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON TENGAH,

\n\n \n \n

Considering:

that with the Decision of the Constitutional Court Number 128/PUU-XIII/2015 concerning the Material Review of Article 33 letter g and 50 letter c of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the substance of which is related to the Requirements for Village Head Candidates, the Regional Regulation of Buton Tengah Regency Number 2 of 2015 concerning Village Head needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf094827-7b72-46ea-82a4-fefe6ec1440e","actionData","errors"]