[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bef1763a-c572-4753-b532-507e86fd58b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018 No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan\r\nmakmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani,\r\nPemerintah Daerah menyelenggarakan upaya\r\nperlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani\r\nsecara terencana, terarah dan berkelanjutan;\r\nbahwa petani merupakan bagian dari pembangunan\r\nekonomi sehingga perlu diberi perlindungan dan\r\nupaya pendayagunaan guna mendukung pemenuhan\r\nkebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan setiap\r\norang;bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani\r\ndalam penyelenggaraan petanian belum optimal serta\r\nbelum adanya peraturan daerah yang mengatur\r\nsecara komperhensip, sistimatis dan holistik terkait\r\ndengan perlindungan dan pemberdayaan petani;\r\n \n Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor\r\n40/Permentan/SR.230/7/2015 \n 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN 3. PERENCANAAN 4. PERLINDUNGAN PETANI 5. PEMBERDAYAAN PETANI KOMODITAS 6. PEMBIAYAAN 7. PENGAWASAN 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani. Kebijakan ini menyediakan prasarana dan sarana pertanian, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaan petani.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam, rencana tata ruang wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani, kebutuhan prasarana dan sarana, serta kelayakan teknis dan ekonomis. Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha pertanian, pengendalian harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pemberian ganti rugi gagal panen, pembangunan sistem peringatan dini, dan asuransi pertanian.

Perlindungan petani dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau. Pemerintah Daerah juga memberikan jaminan pemasaran hasil panen, keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif, serta mewujudkan fasilitas pendukung pasar. Selain itu, Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada petani apabila harga dasar komoditas tanaman pangan di bawah standar yang ditetapkan, serta memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Pemberdayaan petani dilakukan melalui peningkatan keahlian dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.\n2. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PROVINCE OF BALI
REGENT OF BADUNG

REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize a just and prosperous society and
to fulfill the basic needs of farmers, the
Regional Government organizes efforts for the
protection and empowerment of the farming community
in a planned, directed and sustainable manner;
that farmers are part of economic development
so it is necessary to provide protection and
empowerment efforts to support the fulfillment
of basic needs which are the needs of every
person;
that the protection and empowerment of farmers
in the implementation of agriculture has not been optimal and
there is no regional regulation governing
comprehensively, systematically and holistically related
to the protection and empowerment of farmers;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bef1763a-c572-4753-b532-507e86fd58b2","actionData","errors"]