[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bedc77a3-e47f-4f6b-a369-f94bbd66040b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Penanggulangan Penyakit Menular","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2022/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Penyakit Menular
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung semakin meningkat. Penanggulangan penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014. \n Praturan Daerah ini mengatur tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Jenis Penyakit Menular, Penanggulangan Penyakit Menular, Sumber Daya Kesehatan, Karantina Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Larangan, Sanksi Adminsitratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Latar belakangnya adalah perlunya kebijakan pemerintah daerah yang terprogram dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan penyakit menular, termasuk tindakan karantina dan isolasi, sistem kewaspadaan dini, serta penyediaan akses informasi dan edukasi.
Jenis-jenis penyakit menular yang diatur, meliputi penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit, serta penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Upaya penanggulangan penyakit menular melalui program yang ditetapkan Pemerintah Daerah, yang meliputi pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
Kegiatan penanggulangan penyakit menular, seperti promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal.
Pembentukan tim/komite penanggulangan Wabah/KLB/KKMM oleh Bupati, yang bertugas melakukan deteksi dini, respon, serta pelaporan dan rekomendasi penanggulangan.
Penyediaan sumber daya kesehatan oleh Pemerintah Daerah, meliputi tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan oleh Bupati dalam hal terjadi Wabah/KLB/KKMM, yang bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam penanggulangan penyakit menular, termasuk hak mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan, serta kewajiban melaporkan adanya penderita penyakit menular.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan wajib dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,-.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANDUNG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
ON
THE MANAGEMENT OF INFECTIOUS DISEASES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to maintain, protect and improve the health status of the community, a programmed, planned and sustainable regional government policy is needed in tackling the spread of infectious diseases which tend to increase;
that the management of infectious diseases must pay attention to the mobility and changing lifestyles of the community which is organized by building boundaries of roles, functions, responsibilities and clear authorities, fair and equitable, effective and efficient to achieve a degree of health;
that based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Health Number 82 of 2014 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bedc77a3-e47f-4f6b-a369-f94bbd66040b","actionData","errors"]