[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bed4f843-e8f4-47b2-a46e-6ec4bada1e05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2010","number","05","year","2010","published_date","2010-04-26","effective_date","2010-05-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Penyelenggaraan Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA PERIKANAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD 2010/20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Retribusi usaha perikanan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2005 Seri B. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan. Maka dari itu perlu menyempurnakan Penyelenggaraan Usaha Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/ Men/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 042/DJ.P2SDPK/2008; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perikanan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan 3. Objek dan Subjek Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 6. Usaha Perikanan 7. Pemilik dan Kewenangan Pemberian Ijin 8. Tata Cara Perijinan 9. Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana di PPI 10. Pelelangan Ikan 11. Wilayah Pemungutan 12. Tata Cara Pemungutan 13. Tata Cara Penagihan 14. Sanksi Administratif 15. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 16. Tata Cara Penyelesaian Keberatan 17. Pembinaan dan Pengawasan 18. Ketentuan Pidana 19. Penyidikan 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2010. \n Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perikanan di Kabupaten Cianjur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan penyelenggaraan usaha perikanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000, khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) oleh Kabupaten/Kota.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis usaha perikanan yang diatur, meliputi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran ikan, serta fasilitas sarana dan prasarana TPI.\n2. Kewajiban setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan untuk memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) dari Bupati, dengan pengecualian bagi nelayan yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor dengan ukuran tertentu.\n3. Persyaratan perizinan lainnya, seperti Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Pembudidayaan Ikan (SPBI), dan Surat Pengolahan Hasil (SPH), serta tata cara pengajuan dan pencabutan izin.\n4. Pengaturan mengenai penggunaan fasilitas sarana dan prasarana di PPI, termasuk jenis retribusi yang dikenakan.\n5. Pengaturan mengenai pelelangan ikan, termasuk tata cara pelaksanaan dan penanggung jawab penyelenggaraan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai retribusi usaha perikanan, termasuk objek dan subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, dan tata cara pemungutan serta penagihan retribusi.","transitional_provisions","1. Surat ijin usaha perikanan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Sebelum ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, pemegang ijin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dan/atau wajib retribusi yang dalam aktivitasnya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL
SHEET
CIANJUR REGENCY
NUMBER 20
YEAR 201

CIANJUR REGENCY REGULATION
NUMBER 05 YEAR 2010
ON
FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIANJUR,

\n\n \n \n

Considering:

that the fisheries business retribution in Cianjur Regency has been regulated based on Regional Regulation Number 18 of 2000, and promulgated in Regional Sheet Number 19 of 2000 as amended by Regional Regulation Number 17 of 2005 concerning the First Amendment to Regional Regulation Number 18 of 2000 concerning Fisheries Business Retribution, and promulgated in Regional Sheet Number 35 of 2005 Series B;
that with the issuance of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number Per. 16/Men/2006 concerning Fishing Ports, the Management of Fish Landing Centers (PPI) is the authority of the Regency/City, so the Regional Regulation as referred to in letter a needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bed4f843-e8f4-47b2-a46e-6ec4bada1e05","actionData","errors"]