[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bed4b497-a9c8-436b-97e7-940283b6c136","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan perlindungan masyarakat
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No. 12/ 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta; b. bahwa kehadiran Pemerintah Daerah sebagai pelindung yang dekat dengan masyarakat merupakan\r\nkebutuhan akan rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengorganisasian\r\nSatlinmas, Pemberdayaan Satlinmas, Hak dan Kewajiban Satlinmas, Pelantikan, Data dan Informasi, Pakaian Dinas, Sarana Pendukung Operasional Satlinmas, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta dengan memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Satlinmas berkedudukan di Kelurahan dan ditugaskan oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat. Struktur operasional Satlinmas terdiri dari kepala satuan, kepala satuan tugas, komandan regu, dan anggota. Lurah berwenang melakukan perekrutan anggota Satlinmas berdasarkan kebutuhan wilayah. Persyaratan menjadi anggota Satlinmas meliputi WNI, bertaqwa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SLTP, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, berdomisili di Kelurahan setempat, bukan pengurus partai politik, dan bersedia aktif dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat. Masa keanggotaan Satlinmas berakhir pada usia 60 tahun atau karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah tempat tinggal, atau melakukan perbuatan tercela.

Satlinmas bertugas membantu dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan upaya pertahanan negara. Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan peranserta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi, serta pembekalan. Anggota Satlinmas berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kartu tanda anggota, fasilitas penunjang tugas, biaya operasional, santunan jika terjadi kecelakaan tugas, perlindungan hukum, dan penghargaan. Mereka juga wajib menjunjung tinggi norma hukum, menaati disiplin, membantu menyelesaikan perselisihan warga, melaporkan kejadian, dan menggunakan sarana sesuai penugasan. Anggota Satlinmas dilantik oleh Kasatpol PP dan mengucapkan Sumpah Janji Satlinmas.

Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi mengenai Perlindungan Masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses dan mensosialisasikan informasi terkait kebencanaan, terorisme, radikalisme, keamanan, ketertiban, dan ketenteraman. Anggota Satlinmas mengenakan pakaian dinas dalam menjalankan tugas. Sarana pendukung operasional Satlinmas meliputi markas komando, alat transportasi, alat komunikasi, dan peralatan penanggulangan bencana. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan Masyarakat secara sukarela. Pendanaan Perlindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBD.

","transitional_provisions","1. Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap anggota Satlinmas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:\n a. teguran tertulis; dan/atau\n b. pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kota Surakarta No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322667/perda-kota-surakarta-no-5-tahun-2025","faacc3d0-ba03-469a-aa7a-b551de035b78","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SURAKARTA
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 12 OF 2018
ON
IMPLEMENTATION OF COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

Considering :

that the implementation of Community Protection is an effort by the Regional Government to protect and promote the welfare of the community in the City of Surakarta;
that the presence of the Regional Government as a protector close to the community is a need for a sense of security for the people of Surakarta City;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the implementation of Community Protection, it is necessary to regulate the Implementation of Community Protection;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Surakarta City concerning the Implementation of Community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bed4b497-a9c8-436b-97e7-940283b6c136","actionData","errors"]