[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bed3df4d-1e74-4db8-815d-edf446da7669","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-30","effective_date","2009-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/No. 39
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri; bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, pembentukan desa, syarat – syarat pembentukan, tata cara dan mekanisme pembentukan desa, batas wilayah desa, pembagian wilayah desa, kewenangan, hak dan kewajiban, penggabungan dan penghapusan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2009. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 7 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Brebes. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan Desa: Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, pemekaran dari satu desa, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Syarat pembentukan desa meliputi jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga, luas wilayah yang dapat dijangkau, jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai.
Penghapusan dan Penggabungan Desa: Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus. Proses penggabungan atau penghapusan harus melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan: Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Syarat perubahan status meliputi luas wilayah yang tidak berubah, jumlah penduduk minimal 4.500 jiwa atau 900 KK, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan peningkatan volume pelayanan.
Kewenangan Desa: Kewenangan desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Peraturan ini juga mengatur tentang batas wilayah desa, pembagian wilayah desa menjadi dusun, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

","transitional_provisions","1. Desa-desa yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberi batas waktu penataan selama 5 Tahun.\n2. Dusun-dusun yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberi batas waktu penataan selama 5 Tahun.\n3. Nama dan batas desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan nama dan batas desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BREBES REGENCY

Number: 39 Year: 2009

REGIONAL REGULATION
BREBES REGENCY
NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING
ESTABLISHMENT, DISSOLUTION, MERGER OF VILLAGES
AND CHANGES IN VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with Article 4 paragraph (1) and Article 5 paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, further provisions regarding the Establishment, Dissolution and Merger of Villages are regulated by Regional Regulation with reference to the Ministerial Regulation;
that the guidelines as referred to in letter a, have been stipulated by the Minister of Home Affairs Regulation Number 28 of 2006 concerning the Establishment, Dissolution, Merger of Villages and Changes in Village Status to Urban Village;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bed3df4d-1e74-4db8-815d-edf446da7669","actionData","errors"]