[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bed23905-b05b-4613-9813-76b19a8d3c8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-06-28","effective_date","2013-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perindustrian
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN
ABSTRAK:	\n \n mengatur dan memberikan landasan hukum bagi pengembangan dan penyelenggaraan usaha di sektor perindustrian di wilayah Kabupaten Tuban, sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai perindustrian dan pemerintahan daerah \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri \n Mengatur seluruh aspek terkait pendirian, operasional, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan usaha industri. Ini mencakup klasifikasi industri, persyaratan lokasi, standar teknis, dan kewajiban pelaku usaha industri \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013. \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan perindustrian di daerah, serta memberikan pedoman dalam pemberian izin di bidang perindustrian. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah persaingan tidak sehat dan pemusatan industri yang merugikan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan industri yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup. Ruang lingkupnya meliputi pengaturan dan penggolongan industri, serta ketentuan perizinan. Pengaturan industri mencakup penumbuhan, peningkatan, dan pengembangan industri melalui bimbingan kewirausahaan, teknik, pelatihan, fasilitasi alih teknologi, promosi, informasi, permodalan, kemitraan, dan akses pemasaran. Industri dibagi menjadi kelompok hulu, hilir, dan kecil. Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki izin dari Bupati, yang dapat didelegasikan kepada Pejabat Penerbit Izin. Izin meliputi IUI, Izin Perluasan, dan TDI. IUI wajib dimiliki oleh jenis industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00. Izin Perluasan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. TDI wajib dimiliki oleh industri kecil dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri apabila melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan, tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri, melakukan kegiatan usaha Industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya, melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati, tidak melakukan daftar ulang, tidak menyampaikan informasi Industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar, atau terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.\n2. IUI, Izin Perluasan dan TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan, terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang, perusahaan Industri yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaanya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan, atau sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI.\n3. IUI, Izin Perluasan dan TDI dicabut, apabila IUI, Izin Perluasan dan TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan, Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI, Izin Perluasan atau TDI, Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak beroperasi, Perusahaan Industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.\n4. Setiap Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan, penutupan kegiatan usaha.\n5. Setiap Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 47, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan, denda pelanggaran paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TUBAN REGENCY GOVERNMENT
TUBAN REGENCY REGULATION
NUMBER 05 OF 2013
ON
ORGANIZATION OF INDUSTRIAL SECTOR BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TUBAN,

Considering:

that based on Article 2 and Article 6 of Government
Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division
of Government Affairs Between the Central Government, Provincial
Regional Government, and Regional Government of
Regency/City and Regulation of the Minister of Industry
Number 41/M-IND/PER/6/2008 concerning Provisions and
Procedures for Granting Industrial Business Licenses, Expansion Licenses
and Industrial Registration Certificates, the Regional Government
has the authority to regulate the
organization of business in the industrial sector;
that Tuban Regency Regulation Number 11
of 2003 concerning Retribution for Industrial Business Licenses is no
longer in accordance with the development of circumstances and
must be replaced;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bed23905-b05b-4613-9813-76b19a8d3c8f","actionData","errors"]