[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bec24220-010d-4099-9851-3677c52a39a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-09-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Sistem Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-kesehatan-daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2022/Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, maka perlu ditetapkan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 72 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, strategi, prinsip dan ruang lingkup, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pendukung, manajemen, informasi dan penelitian pengembangan, pemberdayaan masyarakat, perizinan dan pembinaan pengawasan, pendanaan, sanksi, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022. \n 40 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Sistem Kesehatan Daerah bertujuan untuk memberikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan pembangunan kesehatan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan upaya pembangunan kesehatan yang tercapai, terjangkau, bermutu, berkeadilan, efektif, efisien, dan berkelanjutan oleh semua pihak secara sinergis. Fungsi Sistem Kesehatan Daerah adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, dan bagi swasta untuk membangun usaha dalam bidang kesehatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pemerintah Daerah melakukan upaya kesehatan dengan menambah SDM Kesehatan, sarana dan prasarana di FKTP dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan milik pemerintah, serta meningkatkan klasifikasi dan status pelayanan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, dan bedah mayat.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam peraturan ini. Misalnya, setiap orang yang mengetahui adanya penderita penyakit menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas. Tenaga kesehatan dan atau Puskesmas melaporkan ke Dinas serta melakukan verifikasi, pengobatan dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit. Pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (2) dikenai sanksi administratif.\n2. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 33 ayat (6), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), ayat (6), ayat (7), Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n3. Setiap Tempat-Tempat Umum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 8 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 08 OF 2022
ON
REGIONAL HEALTH SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering :

that health is a human right and an element of welfare that must be realized based on the principles of non-discrimination, participation, and sustainability in order to form healthy physical and spiritual human resources;
that health services in a synergistic, effective and efficient manner, need to be realized in stages, integrated, and mutually supportive in order to achieve the highest possible degree of public health;
that in order to provide legally binding force and to be obeyed by the public, it is necessary to regulate the regional health system in accordance with regional conditions and the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bec24220-010d-4099-9851-3677c52a39a4","actionData","errors"]