[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bebefab4-3063-4bb7-ab37-36394e621b2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_108":109,"_110":111},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":79,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":-5,"_106":107},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2024 tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2024","number","33","year","2024","published_date","2024-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BPHTB - MBR - Pembebasan
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 33, BD 2024/33
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99, dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 perlu mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2023 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pembebasan BPHTB bagi MBR; 4. Kriteria MBR; 5. Pelaksanaan; 6. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024. \n 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2024 ditetapkan sebagai bentuk insentif fiskal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendukung percepatan program pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR untuk kepemilikan rumah pertama.

Substansi kebijakan ini mengatur kriteria MBR yang didasarkan pada besaran penghasilan bersih per bulan, baik untuk kategori tidak kawin maupun kawin. Besaran penghasilan tersebut dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni, yang mencakup harga jual rumah umum atau biaya pembangunan/perbaikan rumah swadaya. Peraturan ini menetapkan batasan penghasilan maksimal sebesar Rp7.000.000,00 untuk kategori tidak kawin dan Rp8.000.000,00 untuk kategori kawin atau peserta tabungan perumahan rakyat. Selain itu, terdapat batasan luas lantai rumah, yakni maksimal 36 m2 untuk rumah umum dan satuan rumah susun, serta maksimal 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BALIKPAPAN
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGULATION OF THE MAYOR OF BALIKPAPAN
NUMBER 33 OF 2024

ON

EXEMPTION OF ACQUISITION DUTY ON LAND AND BUILDING RIGHTS
FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 44 paragraph (6) letter h of Law Number 1 of 2022 on Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, Article 63 paragraph (3), Article 99 and Article 102 paragraph (2) of Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bebefab4-3063-4bb7-ab37-36394e621b2f","actionData","errors"]