[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","beb717bd-9f78-4240-95b5-112158e6c981","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN\r\nSARANG BURUNG WALET","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-05-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN\r\nSARANG BURUNG WALET","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN\r\nSARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:	\n \n Untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian sarang burung walet, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007. \n Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, meliputi: Lokasi dan Tempat Sarang Burung Walet; Ketentuan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009. \n Pada saat diundangkannya Perda ini semua kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. \n 14 hlm.; Penjelasan 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2009 ini mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian sarang burung walet, sehingga diperlukan pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Lokasi dan Tempat Sarang Burung Walet: Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi bangunan rumah dan bangunan lainnya yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, serta harus berada dalam kawasan yang kondisi dan daya dukung lingkungannya memungkinkan.
Ketentuan Perizinan: Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus memiliki izin dari Bupati. Izin ini berlaku selama 3 tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, meliputi penyuluhan, bimbingan teknis, pemasaran produksi, pemantauan, pemeriksaan, penertiban, dan pengendalian.
Retribusi: Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib membayar retribusi yang dihitung berdasarkan luas keseluruhan bangunan tempat usaha.
Kewajiban dan Larangan: Pemegang izin diwajibkan memenuhi ketentuan yang diterapkan dalam izin, menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Dilarang melakukan penyimpanan barang berbahaya, kegiatan yang membahayakan keamanan negara, atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini semua kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari retribusi terutang.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,-.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha.\n6. Pelanggaran terhadap pasal 26 dan 27 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MUARO JAMBI REGENCY
YEAR 2009
NUMBER: 11
TLD NO: 10

REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT AND CULTIVATION OF
SWALLOW'S NEST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that for the control and supervision of the environment and the preservation of swallow's nest, it is deemed necessary to have regulations regarding permits for the management and cultivation of swallow's nest; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management and cultivation of swallow's nest; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1931 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n L

","pdf_url","/proxy/pdf?id=beb717bd-9f78-4240-95b5-112158e6c981","actionData","errors"]