[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","beaf1f01-99a6-4229-b1b8-337d47b45b2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2016 tentang KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2016","number","49","year","2016","published_date","2016-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JALAN-LALU LINTAS
2016
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 49, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 49
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Juncto Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, lingkungan hidup merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayananan dasar; \r\nb. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan lingkungan hidup yang Bestari (bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah) adalah memulihkan kualitas udara dan mengurangi dampak pencemaran udara yang diwejawantahkan dengan menetapkan dan melaksanakan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor \n UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 41 Tahun 1999; Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III PELAKSANAAN KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR, BAB IV TIM KERJA, BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB VIII PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini dibentuk sebagai upaya Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk memulihkan kualitas udara dan mengurangi dampak pencemaran emisi gas buang kendaraan bermotor guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi, dan indah. Kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan bermotor ke moda transportasi tidak bermotor, berjalan kaki, atau menggunakan angkutan umum untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor (KBKB) yang dilaksanakan melalui penutupan ruas jalan tertentu setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas ruang terbuka, menjamin ketertiban dan keamanan, mengoordinasikan instansi terkait, serta melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di area tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan, Walikota membentuk Tim Kerja yang terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah dan instansi terkait. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan ruang terbuka yang tersedia untuk kegiatan sosial, rekreasi, dan interaksi kemasyarakatan dengan tetap menjaga ketertiban.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PROBOLINGGO
THE PROVINCE OF EAST JAVA
COPY
REGULATION OF THE MAYOR OF PROBOLINGGO
NUMBER 49 OF 2016
ON
MOTOR VEHICLE-FREE ZONE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

Considering :

that according to the provisions of Article 11 paragraph (2) in conjunction with Article 12 paragraph (2) letter e of Law Number 23 of 2014 on Regional Administration as amended several times and most recently by Law Number 9 of 2015, the environment is a Concurrent Governmental Affair which is under the authority of the Region and is a Mandatory Governmental Affair not related to basic services;
that one of the efforts of the Regional Government to create an environment that is Bestari (clean, healthy, orderly, safe, neat, and beautiful) is to restore air quality and reduce the impact of air pollution, which is manifested by establishing and implementing a Motor Vehicle-Free Zone;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b above, it is deemed necessary to establish a Regulation of the Mayor of Probolinggo on Motor Vehicle-Free Zone;

Bearing in Mind :

Law Number 17 of 1950 on the Formation of Small City Regions within the Provinces of East Java, Central Java,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=beaf1f01-99a6-4229-b1b8-337d47b45b2a","actionData","errors"]