[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bea41f59-fa1c-4120-b824-5fabb0581923","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Pertahanan.","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-05-08","effective_date","2014-05-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Pertahanan.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - retensi arsip sektor politik, hukum, dan keamanan - arsip nasional ri
2014
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 12, BN 2014 (667): 7 hlm.; jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Pertahanan.
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006; dan Permen Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010. \n Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Pertahanan memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan. Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2014. \n Lampiran file: 23 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 7; lampiran hlm 8 sd 23) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan retensi arsip pada sektor politik, hukum, dan keamanan, khususnya untuk urusan pertahanan. Kebijakan ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama Kementerian Pertahanan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan kearsipan nasional.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang mencakup jangka waktu penyimpanan minimal, jenis arsip, serta rekomendasi tindak lanjut arsip (dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan). Ruang lingkup arsip yang diatur meliputi kebijakan dan strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, serta sarana pertahanan. Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas dinyatakan lengkap, dengan pola retensi 5 tahun untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi, serta 10 tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban keuangan.

Lembaga negara di bidang pertahanan diwajibkan menggunakan pedoman ini untuk menyusun JRA substantif di lingkungannya masing-masing. Dalam penetapannya, lembaga negara harus memastikan bahwa retensi yang ditetapkan tidak kurang dari batas minimal yang diatur dalam peraturan ini serta mengikuti rekomendasi yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2014
ON
ARCHIVE RETENTION GUIDELINES FOR THE POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY SECTOR OF DEFENSE AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 54 paragraph (2) of Government Regulation Number 28 of 2012 on the Implementation of Law Number 43 of 2009 on Archives;
that based on the letter from the Secretariat General of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bea41f59-fa1c-4120-b824-5fabb0581923","actionData","errors"]