[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be9aa156-e920-4e24-8bc1-4ee62d1ca3e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bondowoso","place_of_enactment","Bondowoso","theme","PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Arsip - Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,\r\nperlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui\r\npengembangan dan pendayagunaan perpustakaan\r\nsebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak\r\ndan/ atau karya rekam;\r\nb. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang\r\nberupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam\r\nmerupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa\r\ndalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan\r\nmenumbuhkembangkan minat baca;\r\nc. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan\r\nbagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan, ilmu\r\npengetahuan, dan memberikan jaminan hak bagi\r\nmasyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan\r\nmaka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur\r\ndengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang\r\nPerpustakaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007\r\ntentang Perpustakaan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Materi Pokok Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. hak, kewajiban dan kewenangan;\r\nb. pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan;\r\nc. jenis perpustakaan;\r\nd. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organ1sas1\r\nprofesi;\r\ne. koleksi perpustakaan;\r\nf. promosi perpustakaan dan pembudayaan gemar\r\nmembaca;\r\ng. kerjasama dan peran serta masyarakat;\r\nh. pendanaan;\r\n1. pembinaan dan pengawasan;\r\nj. larangan;\r\nk. sanksi administratif;\r\nl. ketentuan penyidikan;\r\nm. ketentuan pidana; dan\r\nn. ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan perpustakaan berasaskan pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, manfaat, dan kemitraan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Hak dan kewajiban setiap orang atau badan terkait layanan perpustakaan, pendirian perpustakaan, serta peran serta dalam memberikan masukan.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, ketersediaan layanan, promosi gemar membaca, serta kerjasama dan pengawasan.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, mengoordinasikan penyelenggaraan, serta mengatur dan mengevaluasi perpustakaan.
Pembentukan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, termasuk persyaratan minimal yang harus dipenuhi.
Jenis-jenis perpustakaan yang meliputi perpustakaan umum (daerah, kecamatan, desa/kelurahan), perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus.
Pengelolaan perpustakaan yang harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
Tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis, serta pendidikan dan organisasi profesi pustakawan.
Pengembangan koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, dan pembudayaan gemar membaca.
Kerjasama dan peran serta masyarakat dalam pembentukan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu pihak lain.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan oleh Bupati.
Larangan terkait penyimpanan dan penyebaran bahan perpustakaan yang isinya mengganggu ketertiban umum, memuat unsur pornografi, atau konflik SARA.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penggantian bahan pustaka, penutupan sementara, atau denda.\n2. Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan dikenakan denda. Besaran denda bervariasi tergantung kategori bahan pustaka (dewasa atau anak).\n3. Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka wajib mengganti dengan judul yang sama atau sejenis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BONDOWOSO REGENCY
NUMBER 1 OF 2021
on
LIBRARY MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONDOWOSO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to educate the nation, it is necessary to foster a culture of reading through the development and utilization of libraries as sources of information in the form of written works, printed works and/or recorded works;
that libraries as sources of information in the form of written works, printed works and/or recorded works are a vehicle for preserving the nation's cultural heritage in order to educate the nation and foster a love of reading;
that in order to provide convenience of service for the community in increasing insight, knowledge, and providing a guarantee of rights for the community to obtain library services, the library management needs to be regulated by Regional Regulation;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be9aa156-e920-4e24-8bc1-4ee62d1ca3e6","actionData","errors"]