[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be97d4e2-3196-4fb2-a774-ac5403f72af6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan\" Sebagai Undang-Undang *)","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1955","number","1","year","1955","published_date","1955-02-16","effective_date","1955-03-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan\" Sebagai Undang-Undang *)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1955
Undang-undang (UU) NO. 1, LL SETNEG : 2 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan\" Sebagai Undang-Undang *)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 1955. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 tentang mencabut sifat sebagai alat pembayar yang syah dari uang kertas Pemerintah yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini menetapkan bahwa uang kertas Pemerintah dengan nominal Rp. 0,50, Rp. 1, dan Rp. 2,50 yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah mulai 1 Januari 1954. Uang-uang tersebut dapat ditukarkan dengan alat pembayaran yang sah hingga 30 Juni 1954 di Kas Negara atau kantor pos yang ditunjuk. Setelah tanggal tersebut, hak tagihan atas uang tersebut hilang. Uang kertas dengan nominal Rp. 0,25 dan Rp. 0,10 juga akan dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran sah pada waktu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan penukaran yang sama.","transitional_provisions","1. Uang-uang kertas Pemerintah dari Rp. 0,50, Rp. 1, dan Rp. 2,50 dapat ditukarkan hingga 30 Juni 1954. 2. Uang-uang kertas Pemerintah dari Rp. 0,25 dan Rp. 0,10 dapat ditukarkan selama 6 bulan setelah penarikan dari peredaran. 3. Setelah jangka waktu penukaran, hak tagihan atas uang-uang tersebut hilang.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","UUDrt No. 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52930/uudrt-no-2-tahun-1954","838d808f-d136-4c3f-ade8-35b076de08fc","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1955
CONCERNING
ENACTMENT OF \"EMERGENCY LAW NUMBER 2 OF 1954
(STATE GAZETTE NUMBER 5 OF 1954) CONCERNING
REVOKING THE STATUS AS LEGAL TENDER
OF GOVERNMENT BANKNOTES ISSUED
BEFORE THE TRANSFER OF SOVEREIGNTY\" AS LAW *)

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Government, by exercising its rights as stipulated in Article 96 paragraph 1 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia, has enacted \"Emergency Law No. 2 of 1954 concerning the revocation of the status as legal tender of Government banknotes issued before the transfer of sovereignty\";
that the regulations stipulated in the emergency law need to be enacted as law;

In view of:

Article 97 paragraph 1 jo Article 89 and Article 109 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be97d4e2-3196-4fb2-a774-ac5403f72af6","actionData","errors"]