[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be966f0f-b3d1-44ba-8644-18bd40ee79f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tempat-izin-retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang salah satunya melalui Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; \r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pemungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan; Bab 10. Sanksi Administratif; Bab 11. Tata Cara Penagihan; Bab 12. Kedaluarsa; Bab 13. Insentif Pemungutan; Bab 14. Penyidikan; Bab 15. Ketentuan Pidana; Bab 16. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Manggarai Barat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan melalui perluasan obyek retribusi daerah, khususnya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peredaran minuman beralkohol di wilayah kabupaten.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu. Objek retribusi adalah setiap pemberian izin penjualan minuman beralkohol di hotel, restoran, pub, bar, karaoke, cafe, pasar swalayan, supermarket, toko, dan tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Perhitungan Retribusi: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat usaha.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin penjualan minuman beralkohol, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha, yaitu Klasifikasi Usaha A (Hotel/Restoran, Pub, Bar, Karaoke, Cafe) sebesar Rp 2.500.000,- per tahun, Klasifikasi Usaha B (Supermarket/Pasar Swalayan) sebesar Rp 1.750.000,- per tahun, dan Klasifikasi Usaha C (Toko) sebesar Rp 1.000.000,- per tahun. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun. Retribusi terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor secara bruto ke Kas Daerah. Retribusi harus dibayar sekaligus atau tunai, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktu melebihi jangka waktu 3 bulan dikenakan sanksi pembatalan perjanjian.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST MANGGARAI REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
LOCAL FEE FOR LICENSE OF ALCOHOLIC BEVERAGE SELLING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST MANGGARAI,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to improve the implementation of
administration, development and community
services, it is necessary to expand the object of
regional fee by considering the potential of the region,
one of which is through the Local Fee for License of
Alcoholic Beverage Selling Places;
that to implement the provisions of Article 141 letter b
of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Retribution, the local fee for license of
alcoholic beverage selling places is stipulated by
Regional Regulation;
that based on the considerations as intended
in letter a and letter b, it is necessary to establish a Regional
Regulation of West Manggarai Regency concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be966f0f-b3d1-44ba-8644-18bd40ee79f8","actionData","errors"]