[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be901593-5d87-44e9-80da-448d9f876397","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BETENG, KELURAHAN PAUH DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-09-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BETENG, KELURAHAN PAUH DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN KELURAHAN - SUNGAI BETENG - PAUH - LIMBUR TEMBESI
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BETENG, KELURAHAN PAUH DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan dipandang perlu merubah status desa menjadi kelurahan; \r\nUntuk menyikapi aspirasi, DPRD Kab. Sarolangun menggunakan hak inisiatifnya guna mengajukan perubahan status desa menjadi kelurahan. \n UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; Perda No. 22 Tahun 2007. \n Perda ini mengatur mengenai Pembentukan Kelurahan Sungai Beteng, Kelurahan Pauh Dan Kelurahan Limbur Tembesi, meliputi: Pembentukan, Jumlah Penduduk dan Batas Wilayah; Kekayaan dan Sumber Pendapatan; Sumber Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Batas Wilayah dan luas wilayah secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\nHal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perbup Sarolangun. \n 4 hlm,; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 22).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Kelurahan Sungai Benteng, Kelurahan Pauh, dan Kelurahan Limbur Tembesi di Kabupaten Sarolangun. Latar belakang pembentukan kelurahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan perkembangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pembentukan kelurahan merupakan perubahan status dari desa menjadi kelurahan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan, meliputi:

Kelurahan Sungai Benteng (perubahan status dari Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut).
Kelurahan Pauh (perubahan status dari Desa Pauh, Kecamatan Pauh).
Kelurahan Limbur Tembesi (perubahan status dari Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII).

Peraturan ini juga mengatur mengenai kekayaan dan sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi kelurahan, yang kemudian menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pendanaan sebagai akibat pembentukan kelurahan baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun.

","transitional_provisions","1. Lurah dan Perangkatnya di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Sarolangun.\n2. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI BENTENG, KELURAHAN PAUH
DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan dipandang perlu merubah status desa menjadi kelurahan;
bahwa untuk menyikapi aspirasi sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun menggunakan hak inisiatifnya guna mengajukan perubahan status desa menjadi kelurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be901593-5d87-44e9-80da-448d9f876397","actionData","errors"]