[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be7c72a6-9ea0-40ea-a32e-d84241ec91e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. \n Definisi dan Ruang Lingkup, Jenis-Jenis Lembaga Kemasyarakatan, Tata Cara Pembentukan, Fungsi dan Tugas, Hak dan Kewajiban, Hubungan dengan Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 06 seri D-01).\n2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 06 seri D-01).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan Kota Tarakan. Latar belakang pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk, yaitu LPM Kelurahan, TP PKK, RT dan RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan pelayanan pemerintah, serta menumbuhkan swadaya gotong royong.

Peraturan ini juga mengatur kepengurusan lembaga kemasyarakatan, tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing lembaga, serta hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan kelurahan dan pihak ketiga. Selain itu, diatur pula mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota, Camat, dan Lurah, serta pendanaan lembaga kemasyarakatan yang bersumber dari swadaya masyarakat, anggaran kelurahan, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sah sampai adanya penggantian kepengurusan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 5 OF 2013
on
FORMATION OF COMMUNITY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 on Urban Village, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Formation of Community Institutions.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 29 of 1997 on the Establishment of Tarakan Municipality Level II Region (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3685);
Law Number 32 of 2004 on REGIONAL GOVERNMENT (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be7c72a6-9ea0-40ea-a32e-d84241ec91e1","actionData","errors"]