[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be7c3309-edf0-48a4-a82d-335c2441d899","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sumbangan - Pihak - Ketiga - Kepada - Pemerintah - Daerah - Kabupaten - Sukabumi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2009/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:	\n \n bahwapenerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana\r\ndiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat\r\nIISukabumi Nomor 15 Tahun 1985 dianggap sudah tidak\r\nmemadai dan perlu diadakan penyesuaian; dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menyusun pengaturan pengelolaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dengan pendekatan kinerja; perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 218 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 TAhun 2007; Perda No. 20 Tahun 2003; Perda No. 1 Tahun 2006; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 32 Tahun 2008; \n Peraturan ini mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kab. Sukabumi yang meliputi Ketentuan Umum, Bentuk Sumbangan, Persetujuan Dan Pengesahan, Ketentuan Pengelolaan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009. \n 6 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1985 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1985 Nomor 7 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan sebelumnya dianggap tidak memadai dan perlu penyesuaian untuk menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa pemberian, hadiah, donasi, waqaf, hibah, dan lain-lain yang serupa, yang harus bebas dari segala beban dan pungutan. Penerimaan sumbangan dicatat sebagai pendapatan daerah dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah. Setiap sumbangan harus diberitahukan kepada DPRD. Sumbangan wajib disetor ke kas daerah secara brutto dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati dan harus dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumbangan berupa uang harus dicantumkan dalam APBD. Barang bergerak maupun tidak bergerak dari sumbangan menjadi kekayaan daerah dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2009
CONCERNING
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGIONAL GOVERNMENT
OF SUKABUMI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that the acceptance of Third Party contributions as stipulated in Regional Regulation of Sukabumi Regency Level II Number 15 of 1985 is considered inadequate and needs adjustment;
that in order to organize a regional finance management system that is able to provide nuances of financial management that are more fair, rational, transparent, participatory, and accountable, it is necessary to prepare regulations for managing the acceptance of Third Party contributions with a performance approach;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Third Party Contributions to the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be7c3309-edf0-48a4-a82d-335c2441d899","actionData","errors"]