[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be74e58d-d047-490c-a24f-9bdfbea5bb6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-05-18","effective_date","2022-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sekretaris negara - standar pelayanan minimum - pengelolaan
2022
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 3, BN 2022/NO 495; PERATURAN.GO.ID: 25 HLM
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2022 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. \n Dasar hukum Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2022 diantaranya adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Perpres No. 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; Permen Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; Permen Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Permen Keuangan No. 105/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara. \n Dasar hukum Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2022 mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan terpenuhinya pelayanan oleh PPK Kemayoran guna menjamin terlaksananya prosedur layanan secara transparan dan akuntabel; terpenuhinya kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan; dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan layanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022. \n 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh PPK Kemayoran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan konsisten dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang efektif. Peraturan ini mengatur tentang kualitas layanan, pemerataan, biaya, dan kemudahan akses layanan. SPM mencakup tarif layanan, unit layanan, fasilitas umum, jenis layanan, dan indikator capaian. Layanan yang diatur meliputi tanah, bangunan, administrasi pertanahan, air bersih, media promosi, dan sarana olahraga. Layanan dapat diberikan secara manual atau digital, dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika layanan tidak maksimal. PPK Kemayoran bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan SPM kepada Menteri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 495, 2022

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2022
ON
MINIMUM SERVICE STANDARDS
KEMAYORAN COMPLEX MANAGEMENT CENTER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:	that to implement the provisions of Article 8 paragraph (10) and Article 30 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Finance Number 129/PMK.05/2020 on Guidelines for the Management of Public Service Agencies, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Secretary on the Minimum Service Standards of the Kemayoran Complex Management Center;
Bearing in Mind / Having Regard to:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 39 of 2008 on State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be74e58d-d047-490c-a24f-9bdfbea5bb6f","actionData","errors"]