[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be72bb93-ad0e-4136-b7b1-c990be4cc63b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2018/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. \n Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penganggaran Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, Koordinasi , Kerja Sama, Larangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
Menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata.
Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memenuhi hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ketentuan substansial meliputi:

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
Fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
Persyaratan dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, serta hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum.
Mekanisme pemberian bantuan hukum, termasuk pengajuan permohonan, verifikasi, dan fasilitasi kelengkapan dokumen.
Penganggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum melalui APBD.
Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dan/atau organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.
Larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk menerima dana bantuan hukum dari APBD jika perkara telah dibiayai oleh anggaran lain.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 18 OF 2018
CONCERNING
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Legal Aid for Poor Communities;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 8, 1950) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be72bb93-ad0e-4136-b7b1-c990be4cc63b","actionData","errors"]