[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be6f548f-8a09-4153-aa19-af567ff8cb90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-04-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Telekomunikasi-Informatika
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2019/4E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
ABSTRAK:	\n \n bahwa Komunikasi dan Informatika, dan Statistik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemanfaatan komunikasi, informatika, dan statistik perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 \n peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi, informatika, dan statistik \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019. \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, dan Statistik bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.\n\nKebijakan ini mengatur beberapa aspek utama. Pertama, pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pengelolaan opini publik, penyediaan informasi kebijakan, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi, penyediaan akses informasi, infrastruktur pusat data, rehabilitasi bencana TIK, pengembangan intranet, dan sistem komunikasi intra pemerintah daerah. Kedua, pengelolaan aplikasi informatika yang mencakup pengelolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk tata kelola, manajemen, pengembangan aplikasi, integrasi layanan publik, ekosistem TIK Smart City, pengembangan sumber daya TIK, dan layanan nama domain.\n\nSelanjutnya, peraturan ini mengatur pengelolaan SPBE yang meliputi tata kelola SPBE (rencana induk, arsitektur, peta rencana, rencana anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE), manajemen SPBE (manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE), audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan serta evaluasi SPBE. Peraturan ini juga menekankan pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian dan pengembangan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.\n\nTerakhir, peraturan ini mengatur penyelenggaraan statistik sektoral yang dikelola secara mandiri atau melalui kerjasama daerah, dengan tujuan mewujudkan ketersediaan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel melalui kebijakan program satu data.","transitional_provisions","1. Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE terpadu.\n2. Aplikasi yang telah tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF COMMUNICATION, INFORMATICS, AND STATISTICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that Communication and Informatics, and Statistics are very important needs in social life and are a means to optimize public oversight of the implementation of regional government;
that the utilization of communication, informatics, and statistics needs to be prioritized in the process of implementing government management and regional development based on the provisions of laws and regulations;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter j of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it stipulates that communication and informatics affairs are mandatory government affairs that are not related to basic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be6f548f-8a09-4153-aa19-af567ff8cb90","actionData","errors"]