[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be6d48fa-c1cf-4d09-9189-347124c38a69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2014 tentang Energi Dan Ketenagalistrikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Energi Dan Ketenagalistrikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Energi Dan Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	\n \n Tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal, bahwa dalam upaya lebih meningkatan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha,koperasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik, bahwa dalam batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapatkan pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan, juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha dan aspek harga jual tenaga listrik, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta ketenagalistrikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tetntang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme \r\n4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi \r\n8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros \r\n \n ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 33\r\nTahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta Kelistrikan\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 19 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
\n
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2014 tentang Energi dan Ketenagalistrikan merupakan Peraturan Daerah baru yang menetapkan kerangka pengelolaan energi dan ketenagalistrikan di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional yang relevan.
\n
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
\n
Ya. Pasal 37 secara tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta Kelistrikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian Perda 07/2014 menggantikan Perda 33/2001.
\n
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
\n
Perda ini bukan merupakan perubahan atau amandemen terhadap Perda 33/2001 melainkan penggantian penuh (repeal and replace). Tidak terdapat ketentuan yang menyatakan perubahan sebagian terhadap Perda terdahulu; sebaliknya Perda lama dicabut.
\n
Status Berlaku dari Peraturan Ini
\n
Menurut Pasal 39, Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan. Pada naskah yang disajikan terdapat kolom tanggal pengundangan yang belum diisi; oleh karena itu implementasinya efektif sejak tanggal pengundangan yang tercantum pada lembaran daerah saat peraturan ini diundangkan. Perda ini juga disusun untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan nasional terkait (mis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) sebagaimana disebutkan dalam konsiderans.
\n

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Utama

Tujuan dan Latar Belakang
\n
Perda ini disusun untuk menegaskan kewenangan daerah dalam pengelolaan energi dan ketenagalistrikan guna menjamin ketersediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas dan berharga wajar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsideransia menjelaskan kebutuhan peningkatan penyediaan tenaga listrik, keterlibatan badan usaha/ koperasi/ swadaya masyarakat, pengawasan aspek teknis, keselamatan dan lingkungan, serta menindaklanjuti ketentuan Undang‑Undang (mis. UU No.30/2007 dan UU No.30/2009). Perda ini juga dimaksudkan menggantikan Perda Nomor 33 Tahun 2001 yang dinilai tidak lagi sesuai.
\n
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan
\n
- Hak PIO/PIUPTL: melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan (Pasal 24 ayat 1).
- Kewajiban PIO/PIUPTL: bertanggung jawab atas akibat usaha, mematuhi ketentuan teknik, keselamatan, lingkungan; pemeriksaan berkala; dan pelaporan setiap 6 bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas (Pasal 24 ayat 2).
- Kewajiban pelaku perizinan (permohonan) melampirkan dokumen teknis, AMDAL/UKL‑UPL, HO, gambar instalasi, jadwal, dan akta perusahaan sesuai ketentuan Pasal 20 dan 22; serta pemohon IO wajib menyatakan penggunaan bahan bakar sesuai kebutuhan (Pasal 20 ayat 3).
- Hak konsumen: mendapatkan pasokan listrik yang andal, harga wajar, layanan perbaikan, dan ganti rugi bila pemadaman akibat kesengajaan/kelalaian pemegang IUPTL sesuai Pasal 26 ayat 1.
- Kewajiban konsumen: menjaga keamanan instalasi, mematuhi persyaratan teknis dan membayar biaya layanan (Pasal 26 ayat 2).
- Kewajiban PIUJPTL: memperkerjakan tenaga terampil bersertifikat (LPJK atau lembaga lain), memberikan jaminan mutu pekerjaan, mematuhi standar keselamatan dan lingkungan, serta melaporkan kegiatan secara berkala (Pasal 31 dan 27–30).
\n
Prinsip-prinsip Utama
\n
Perda merumuskan azas pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi dalam Pasal 2(1), yaitu: manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi, mengandalkan kemampuan daerah, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah.
\n
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan
\n
- Perencanaan: Penyusunan RUKD oleh Pemerintah Daerah (Pasal 6), inventarisasi sumber energi (Pasal 7), dan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan yang terpadu (Pasal 8).
- Perizinan: Semua usaha penyediaan tenaga listrik (IO/IUPTL) dan jasa penunjang (IUJPTL) wajib memperoleh izin dari Bupati melalui rekomendasi/pertimbangan Dinas/Instansi Terkait (Pasal 17, 20, 22, 30). Persyaratan administrasi dan teknis dimuat secara rinci dalam pasal‑pasal aplikasi izin.
- Uji Laik: Instalasi milik PIO/PIUPTL hanya boleh dioperasikan komersial setelah Uji Laik Operasi dan Uji Laik Lingkungan; mekanisme pemeriksaan dan pihak yang berwenang diatur dalam Pasal 23.
- Pengawasan dan Pembinaan: Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis, inspeksi dan penetapan pedoman teknis; tindakan administratif seperti penghentian operasi atau peningkatan kapasitas diatur di Pasal 33.
- Masa berlaku dan perpanjangan izin: diatur dalam Pasal 32 (jangka waktu IO, IUPTL, IUJPTL; syarat daftar ulang tahunan; permohonan perpanjangan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya izin).
- Pengaturan lebih lanjut yang bersifat pelaksanaan teknis dan prosedural didelegasikan kepada Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati (Pasal 38 dan beberapa ayat yang menyebutkan Keputusan Bupati untuk formulir dan tata cara).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi
\n
Perda ini berlaku sejak diundangkan (Pasal 39). Tanggal pengundangan harus tercantum pada lembaran daerah; pada naskah yang disampaikan belum diisi tanggal tersebut sehingga tanggal efektifnya adalah tanggal pengundangan resmi yang dicantumkan saat promulgasi.
\n
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada
\n
Pasal 36 menyatakan bahwa izin dan/atau rekomendasi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang telah ada sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku. Namun entitas tersebut wajib menyesuaikan diri dengan Perda ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
\n
Batas waktu penyesuaian
\n
Penyesuaian wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Perda (Pasal 36). Selama masa penyesuaian, izin lama tetap berlaku tetapi pemegang izin harus melakukan penyesuaian administrasi/teknis sesuai ketentuan baru.
\n
Grandfathering clauses
\n
Terdapat unsur grandfathering: izin/rekomendasi lama tetap diakui untuk sementara (Pasal 36), namun diwajibkan penyesuaian dalam batas waktu satu tahun. Tidak terdapat pengecualian permanen; kegagalan menyesuaikan berpotensi berakibat pada tindakan administratif (mis. penangguhan/pencabutan) sesuai ketentuan Perda dan peraturan pelaksana.
\n

","sanctions","

Sanksi

Sanksi Administratif
\n
Perda mengatur sanksi administratif dalam Pasal 34. Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Pemerintah Daerah adalah:
\n
- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;
- Penangguhan izin (suspensi);
- Pencabutan izin.
\n
Rujukan Pasal: Pasal 34 ayat (1) dan (2) serta kriteria pencabutan izin pada Pasal 34 ayat (3) (mis. tidak memenuhi persyaratan, tidak menunjukkan kegiatan dalam 1 tahun, pelanggaran peraturan, peralatan tidak memenuhi syarat, pemindahtanganan izin).
\n
Sanksi Pidana
\n
Perda memuat ketentuan pidana pada Pasal 35. Isi pokoknya:
\n
- Setiap pelanggaran terhadap Pasal 11 (ketentuan terkait perizinan pengusahaan minyak dan gas bumi tingkat lokal), Pasal 16 ayat (1) (ketentuan tentang jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang wajib memperoleh izin), dan Pasal 27 (ketentuan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik) dapat diancam dengan pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Ketentuan tambahan: ancaman pidana dapat disertai tindakan perampasan barang tertentu untuk daerah jika diatur dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi.
- Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang‑undangan (Pasal 35 ayat 2).
\n
Rujukan Pasal: Pasal 35 ayat (1) dan (2).
\n
Catatan
\n
Selain sanksi yang secara khusus diatur dalam Perda (Pasal 34 dan 35), Perda merujuk pada penerapan sanksi sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku di beberapa ketentuan (mis. Pasal 23 ayat 6 dan konsiderans). Oleh karena itu, pelanggaran juga dapat diproses menurut ketentuan peraturan yang lebih tinggi (hukum pidana umum, peraturan kementerian, atau peraturan daerah pelaksana) apabila relevan.
\n

","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Perda Kab. Maros No. 33 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340503/perda-kab-maros-no-33-tahun-2001","4836d508-c250-4265-a2ea-da6d01d920ce","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY

NUMBER 07 YEAR 2014

CONCERNING

ENERGY AND ELECTRICITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n

Considering:

a. that electrical power is of great importance for improving the welfare of the community in general and to encourage economic growth in particular and therefore the efforts to provide electrical power, its utilization and management need to be increased, so that electricity is available in sufficient and equitable quantities with good and reliable service quality;

b. that in order to further improve the regional capacity in the provision of electrical power, both for public interest and for private interest, insofar as it does not harm regional interests, the widest possible opportunity can be given to Business Entities, cooperatives or groups of communities in the form of self-help to provide electrical power;

\n ","pdf_url","/proxy/pdf?id=be6d48fa-c1cf-4d09-9189-347124c38a69","actionData","errors"]