[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be67c634-8978-4e4c-842f-56153827dd43","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Izin Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-05-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Izin Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin USAHA PERKEBUNAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD. NO. 2024/03, LL KAB. BURU : 10 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan perkebunan perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi\r\nyang luas dan bertanggung jawab khususnya disektor perkebunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/pekebun perlu dilakukan pembinaan,\r\npengaturan, pengawasan terhadap usaha perkebunan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan, maka diperlukan pengaturan tentang izin usaha perkebunan;\r\ndan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan. \n Dasar Hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013. \n Perda ini mengatur mengenai Izin Usaha Perkebunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2024 tentang Izin Usaha Perkebunan dibentuk dengan latar belakang bahwa sub sektor perkebunan memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional dan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan perkebunan di daerah agar dapat memberikan keuntungan secara ekonomis dan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perkebunan.

Peraturan ini mengatur jenis dan perizinan usaha perkebunan yang terdiri dari IUP-B, IUP-P, IUP, dan izin usaha produksi benih tanaman. Bupati berwenang memberikan izin usaha perkebunan yang lokasi lahan budi daya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam wilayah daerah. Syarat untuk memperoleh izin meliputi izin lokasi, izin lingkungan, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten, izin pelepasan kawasan hutan (jika diperlukan), hak guna usaha, dan pernyataan mengenai rencana kerja pembangunan kebun inti, memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana pengolahan hasil, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran. Pemegang izin memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai izin dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, serta berkewajiban melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan, memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, melaksanakan kemitraan, melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan, dan melaporkan hasil kegiatan usaha secara berkala.

Pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan di daerah.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku izin, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BURU
PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 03 OF 2024
CONCERNING
PLANTATION BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of the plantation needs to be managed in a sustainable, harmonious, balanced and continuous manner in order to be of maximum benefit to the welfare of the community;
that in order to support the implementation of broad and responsible autonomy, especially in the plantation sector, to improve the welfare of the community/planters, it is necessary to provide guidance, regulation, and supervision of the plantation business;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the plantation business, it is necessary to regulate plantation business licenses;
that based on the considerations as referred to in letters a, b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be67c634-8978-4e4c-842f-56153827dd43","actionData","errors"]