[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be4e25e6-feca-44ba-9344-75a55cfdd91c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua)","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1974","number","6","year","1974","published_date","1974-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan - Pembangunan - Sekolah Dasar
1974
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua)
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, khususnya bagi anak - anak yang berumur 7 - 12 tahun, perlu dalam Tahun Anggaran 1974/1975 dilaksanakan pembangunan 6.000 (enam ribu) Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan pembangunan Sekolah Dasar tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1954; PP Nomor 65 Tahun 1951; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; dan Inpres Nomor 10 Tahun 1973. \n Inpres ini menginstruksikan untuk melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Petunjuknya. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 1974. \n Lampiran file: 7 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 2 dan lampiran hlm 3 s.d. 7) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang pembangunan Sekolah Dasar tahap pertama.","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar bagi anak-anak berusia 7-12 tahun dengan membangun 6.000 gedung Sekolah Dasar tahap kedua. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973. Program ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 dan mencakup penyediaan guru, perabot sekolah, dan buku pelajaran. Lokasi pembangunan mengikuti lokasi tahap pertama, dengan pembagian jumlah gedung per provinsi dan kabupaten/kotamadya yang sama. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan tanah dan menambah dana jika bantuan tidak mencukupi, serta memelihara gedung bersama masyarakat setempat.","transitional_provisions","1. Pembangunan gedung Sekolah Dasar dilaksanakan dari April hingga Desember 1974 dan harus dapat digunakan pada Januari 1975.\n2. Ruangan kelas yang tersedia pada Januari 1975 harus digunakan untuk menampung murid baru kelas I dan tidak untuk murid pindahan.\n3. Ruangan kelas dapat dimanfaatkan untuk pendidikan non-formal di luar jam sekolah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 1974
CONCERNING
ELEMENTARY SCHOOL DEVELOPMENT ASSISTANCE PROGRAM
(SECOND PHASE)

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to accelerate the increase in learning opportunities
in Elementary Schools, especially for children aged 7 - 12
years, it is necessary in the 1974/1975 Fiscal Year to implement
the construction of 6,000 (six thousand) Elementary Schools in the second phase as
a continuation of the first phase of Elementary School construction which
was stipulated in Presidential Instruction Number 10 of 1973.
that in connection with this, it is deemed necessary to issue a
Presidential Instruction regarding the Elementary School Development Assistance Program.

In view of:

Article 4 paragraph (1), Article 31 of the 1945 Constitution;
Law Number 12 of 1954 concerning the Declaration
of the validity of Law Number 4 of 1950 of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be4e25e6-feca-44ba-9344-75a55cfdd91c","actionData","errors"]