[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be3a046a-2037-4341-aa01-6dddbc5b30fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 Tahun 2002 tentang SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,\r\nPENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-09-06","effective_date","2002-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,\r\nPENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBER - PENDAPATAN - KEKAYAAN DESA - PENGURUSAN - PENGAWASANNYA
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2002/NO.44
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,\r\nPENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya.\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA, meliputi Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002. \n Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.\r\n \n 4 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 Tahun 2002 mengatur tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, serta pengurusan dan pengawasannya. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, dalam rangka menghadapi otonomi desa.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pendapatan dan kekayaan desa. Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, objek rekreasi yang diurus oleh desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, hutan desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa, tempat-tempat pemancingan di sungai, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, jalan desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Pengawasan terhadap pengurusan ini dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Peraturan ini juga mengatur bahwa tanah-tanah desa yang tidak termasuk tanah kas desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapatkan ganti rugi atau persetujuan dari BPD. Tanah kas desa tidak dapat dialihkan kecuali untuk proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUARO JAMBI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 12 OF 2002
CONCERNING
SOURCES OF VILLAGE INCOME AND ASSETS,
MANAGEMENT AND SUPERVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to implement the provisions of Article 111 of Law Number 22 of 1999 concerning Village Government, it is necessary to establish a Regional Regulation of Muaro Jambi Regency concerning sources of village income and assets, management and supervision; \n \n
In view of :	\n \n Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of 1999 Number 182, Supplement to State Gazette Number 3903) Juncto Law Number 14 of 2000 concerning Amendments to Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun, Tebo,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be3a046a-2037-4341-aa01-6dddbc5b30fc","actionData","errors"]