[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be378d04-0824-45ac-ac00-049137aa4c4c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2001","number","10","year","2001","published_date","2001-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBDesa
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2001/NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan\r\npemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai\r\npelaksanaan Pasal 111 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999\r\ntentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang\r\nPedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Anggaran\r\nPendapatan dan belanja Daerah dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 25 Yahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Desa\r\nyang meliputi\r\nTata Cara Penyusunan APBDes, Pos Dan Ayat-Ayat Bagian Penerimaan Dan Bagian Pengeluaran, Bentuk Dan Susunan APBDes, Tata Usaha Keuangan Desa, Mekanisme Dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa, Tugas Dan Fungsi Bendaharawan Desa, Pembahasan APBDes, Perubahan APBDes, Perhitungan APBDes, Mekanisme Dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan APBDes, Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2001. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Ketentuan Substansial:

Penyusunan APBDes: Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD setiap menjelang tahun anggaran baru. APBDes ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD ditetapkan.

Struktur APBDes: APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Penerimaan Desa: Terdiri dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pengeluaran Rutin: Meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, dan pengeluaran tidak tersangka.

Pengeluaran Pembangunan: Meliputi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana perhubungan, prasarana sosial, dan pembangunan lain-lain.

Tata Usaha Keuangan Desa: Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat secara tertib dalam buku administrasi keuangan desa. Pelaksanaan tata usaha keuangan desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Perubahan dan Perhitungan APBDes: Perubahan APBDes dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran dengan Peraturan Desa. Perhitungan APBDes dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pengawasan: Pengawasan atas pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa masih tetap berlaku sampai ditetapkannya APBDES sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 10 OF 2001
ON
VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in an effort to improve the smooth implementation of government administration and development in the Village as the implementation of Article 111 of Law Number 22 of 1999 on Regional Government, the Decree of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages has been established;
that based on Article 64 of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999, it is necessary to stipulate the Regional Revenue and Expenditure Budget with a Regional Regulation.

Bearing in Mind :

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be378d04-0824-45ac-ac00-049137aa4c4c","actionData","errors"]