[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be2e4d2c-a0d1-439f-b7ca-41595b85cea8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Way Kanan","place_of_enactment","Blambangan Umpu","theme","PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air, aliran sungai, kesehatan, lingkungan, ekosistem
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
ABSTRAK:	\n \n a. aliran sungai di Kabupaten WayKanan memegang peranan penting dalammenyangga ekosistem lingkungan dan memilikifungsi penting dalam pembangunan ekonomimasyarakat yang berkelanjutan di daerah; \r\nb. kerusakan daerah aliran sungai diKabupaten Way Kanan dewasa inisemakinmemprihatinkan, sehingga mengakibatkanbencana alam, banjir, tanah longsor, krisis airdan/atau kekeringan yang telah berdampak padaperekonomian dan tata kehidupan masyarakat;\r\nc. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; \n 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;\r\n3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;\r\n4.Undang-Undang Nomor12 Tahun 1999;\r\n5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;\r\n6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;\r\n7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\n8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\n9.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014;\r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;\r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;\r\n12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;\r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;\r\n14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;\r\n15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;\r\n16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;\r\n17.Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2008;\r\n18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;\r\n19.Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2012;\r\n20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006;\r\n21.Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.42/Menhut-II/2009;\r\n22.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor11Tahun 2011; \n Mengenai pengelolaan daerah aliran sungai terpadu kabupaten Way kanan, pembentukan Peraturan Daerah iniadalah sebagai pedoman dalam mengelola DASsebagai salah satu sumber utama kehidupan manusiadan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melaluiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan danpemberdayaan serta pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018. \n 32 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang serasi dan seimbang sebagai sumber kehidupan manusia dan satwa. Latar belakangnya adalah kerusakan DAS yang memprihatinkan di Kabupaten Way Kanan, yang mengakibatkan bencana alam dan krisis air.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pengelolaan DAS secara terpadu, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian. Perencanaan pengelolaan DAS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor. Pelaksanaan pengelolaan DAS meliputi pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan, dan air; restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; serta konservasi hutan, lahan, dan air. Pembinaan dan pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

\n\n

Hak dan Kewajiban:

Masyarakat adat memiliki hak untuk menikmati manfaat dari pengelolaan DAS, mengetahui informasi pengelolaan, berperan serta dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh kompensasi yang layak. Mereka juga berkewajiban mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan, mematuhi program pengelolaan, memperhatikan keberlanjutan ekosistem, dan melakukan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pemerintah yang tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WAY KANAN REGENCY
YEAR 2018 NUMBER 1

REGIONAL REGULATION OF WAY KANAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WAY KANAN,

Considering:

that the watershed in Way Kanan Regency
plays an important role in
supporting the environmental ecosystem and has
an important function in economic development
of a sustainable community in the region;
that the damage to the watershed in
Way Kanan Regency is currently increasingly
concerning, resulting in
natural disasters, floods, landslides, water crises
and/or droughts that have impacted
the economy and social life of the community;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
establish a Regional Regulation regarding
Integrated Watershed Management;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning
B

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be2e4d2c-a0d1-439f-b7ca-41595b85cea8","actionData","errors"]