Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2011

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, terbuka, dan akuntabel melalui sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang optimal. Kebijakan ini menetapkan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai tindak lanjut dari ketentuan pengelolaan pelayanan informasi publik.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembentukan PPID yang melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas pelayanan informasi, dengan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PPID dibantu oleh PPID Pembantu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Struktur organisasi PPID terdiri dari Dewan Pertimbangan, PPID, dan PPID Pembantu, yang masing-masing memiliki tugas spesifik dalam pengumpulan, penyimpanan, verifikasi, serta penyediaan informasi publik.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi, termasuk batasan mengenai informasi yang dikecualikan (rahasia) berdasarkan kriteria perlindungan kepentingan negara, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, serta rahasia jabatan. Selain itu, diatur pula mekanisme permohonan informasi bagi masyarakat, persyaratan administratif bagi pemohon, jangka waktu penyelesaian permohonan, serta prosedur pengajuan keberatan jika permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi. Seluruh biaya operasional pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.