[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be26d14c-0c54-4e8e-b4a0-74c3c550523b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2011","number","63","year","2011","published_date","2011-06-27","effective_date","2011-06-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD.2011/NO.63
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, terbuka dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;\r\nbahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan tata kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di lingkungan Peinerintahan Kabupaten/ Kota diatur dalam Peraturan Bupati / Walikota;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi lnfotmasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi\r\nPengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, Akses Informasi Dan Dokumentasi, Hak Dan Kewajiban, Ppid Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, Pemohon Informasi Dan Dokumentasi, Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik, Pembiayaan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, terbuka, dan akuntabel melalui sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang optimal. Kebijakan ini menetapkan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai tindak lanjut dari ketentuan pengelolaan pelayanan informasi publik.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembentukan PPID yang melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas pelayanan informasi, dengan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PPID dibantu oleh PPID Pembantu di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Struktur organisasi PPID terdiri dari Dewan Pertimbangan, PPID, dan PPID Pembantu, yang masing-masing memiliki tugas spesifik dalam pengumpulan, penyimpanan, verifikasi, serta penyediaan informasi publik.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi, termasuk batasan mengenai informasi yang dikecualikan (rahasia) berdasarkan kriteria perlindungan kepentingan negara, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, serta rahasia jabatan. Selain itu, diatur pula mekanisme permohonan informasi bagi masyarakat, persyaratan administratif bagi pemohon, jangka waktu penyelesaian permohonan, serta prosedur pengajuan keberatan jika permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi. Seluruh biaya operasional pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGENT OF SEMARANG
REGULATION OF THE REGENT OF SEMARANG
NUMBER 63 OF 2011
CONCERNING
WORKING PROCEDURES FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICIALS
WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT OF SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF SEMARANG,

Considering :

that in order to realize good, open, and accountable regional administration, public information openness is a means to optimize public participation and oversight in the regional administration process, thus requiring an information and documentation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be26d14c-0c54-4e8e-b4a0-74c3c550523b","actionData","errors"]