[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be24710c-59ec-4642-8a45-7db935a96a02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang KEUANGAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","KEUANGAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keuangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk\r\nmengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, \r\npelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan\r\ndesa dan pemberdayaan masyarakat desa; \r\nb. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat terarah dan\r\nberjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\r\nundangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan \r\ndesa; \r\nc. bahwa dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan\r\npemerintahan desa yang terus berkembang serta telah\r\nditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang\r\nDesa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113\r\nTahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu \r\nmengatur tentang Keuangan Desa;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Keuangan Desa; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan\r\nUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan \r\nDaerah Tingkat II termasuk Kota Praja .dalam Lingkungan\r\nDaerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 1821);\r\n3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\ntahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5049): \r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5495); \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5717); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana\r\nDesa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana\r\nDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang \r\nPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 5948); \r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090); \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 2093); \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 2094); \r\n13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan\r\nTransmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman\r\nKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan \r\nLokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 158); \r\n14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan\r\nNomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor\r\n1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung \r\nSelatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lampung Selatan Nomor 1); \r\n15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan \r\nNomor 6). \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa\r\n3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa\r\n4. Penghasilan Pemerintah Desa\r\n5. APBD\r\n6. Penyaluran dan Penggunaan\r\n7. Pengelolaan Keuangan Desa\r\n8. Pengelolaan Kekayaan Desa\r\n9. Pembinaan dan Pengawasan\r\n10. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa: Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menyetujui pengeluaran, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

\n\n

APBDesa: APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer (Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten), dan Pendapatan Lain-Lain. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pembiayaan Desa meliputi Penerimaan Pembiayaan (SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan) dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Desa).

\n\n

Hak dan Kewajiban:

\n\n

Penghasilan Pemerintah Desa: Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
Pengelolaan Keuangan Desa: Meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
ON
VILLAGE FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that good village financial management aims to optimize the implementation of Village Governance, the implementation of village development, village community development and village community empowerment;
that in order for village financial management to be directed and run in accordance with the provisions of laws and regulations, guidelines are needed in managing village finances;
that with the demands of the dynamics of village governance that continue to develop and the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be24710c-59ec-4642-8a45-7db935a96a02","actionData","errors"]