[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be21ba0a-3dda-4ddd-b5c8-8d48e72fb733","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-03-31","effective_date","2015-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keagamaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, Infak dan Shodaqoh di kabupaten merangin perlu dilakukan pengaturan terhadap zakat, Infak dan Shodaqoh untuk memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan Kabupaten Merangin,\r\n\r\nbahwa zakat, Infak dan Shodaqoh agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dikelola secara kelembagaan\r\n\r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU 12/2006 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/1965, UU 12/2011, UU 23/2011, PP 58/2005, PP 38/2007, PP 14/2014, Inpres 3/2014, Keputusan Menag 581/1999, Instruksi Menag 1//2004 \n mengatur KEtentuan Umum, Maksud (Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan\r\nPerlindungan, Pembinaan dan Pelayanan kepada Muzakki,\r\nMustahik, dan Amil Zakat) dan TUjuan (Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam\r\nmenunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan;dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan\r\nkeadilan sosial; Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat), SUBYEK dan OBYEK ZAKAT, Pembaentukan BAZNAS Kabupaten, Organisasi BAZNAS Kabupaten, Amil Zakat PErorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS BAZNAS, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS, JENIS ZAKAT DAN PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN, PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL, SANKSI ADM & PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015. \n PEraturan Bupati mengenai SAnksi Administratif \n Isi Perda 15 Halaman, Penjelasan 3 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah di Kabupaten Merangin. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, dan menunjang pembangunan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk dengan maksud untuk mendayagunakan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada mustahik dan amil zakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Ketentuan Substansial:

Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi/lembaga Islam. Objek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan atau dipungut dari muzakki sesuai ketentuan agama. Dibentuk BAZNAS Kabupaten sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah. BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada berbagai instansi dan tingkatan wilayah. Dalam hal belum terjangkau oleh BAZNAS dan UPZ, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh amil zakat perseorangan dengan pemberitahuan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang memberikan dukungan teknis dan administratif. BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 bulan dan akhir tahun. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki. Pendistribusian zakat harus sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan yang berlaku, dengan mengutamakan asnaf fakir dan miskin. Pendayagunaan zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq agar dapat berubah menjadi muzakki.

","transitional_provisions","sanctions","1. BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:\n a. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki.\n b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh muzaki.\n c. Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.\n2. Amil zakat yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan saksi administratif.\n3. Amil zakat juga dikenakan sanksi administratif apabila :\n a. Tidak melakukan pencatatan dan pembukuan atas pengelolaan zakat; dan\n b. Tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemberi zakat.\n4. Sanksi administratif dapat berupa :\n a. Peringatan tertulis;\n b. Penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau\n c. Pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

UNITY IN DIVERSITY
REGENT OF MERANGIN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
ABOUT
GOVERNANCE OF ZAKAT, INFAQ AND SHADAQAH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

That in order to optimize the management of zakat, Infak and Shodaqoh in Merangin Regency, it is necessary to regulate zakat, Infak and Shodaqoh to provide benefits for efforts to realize community welfare, especially in alleviating poverty and eliminating social inequality, and supporting the development of Merangin Regency;
that zakat, Infak and Shodaqoh in order to be successful and effective, needs to be managed institutionally;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Governance of Zakat, Infaq and Shadaqah.

Considering :

Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year
Law Number 18 of concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be21ba0a-3dda-4ddd-b5c8-8d48e72fb733","actionData","errors"]