[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be06230c-655e-4a28-8ecb-f5b71ddc2f48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bea-perolehan-hak-atas-tanah-bangunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan\r\nkemandirian daerah dalam pembiayaan\r\npenyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan\r\nasas otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan\r\nperluasan kewenangan perpajakan yang dapat dipungut\r\ndaerah dengan menambah jenis pajak baru berupa Bea\r\nPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah\r\ndan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas\r\nTanah dan Bangunan. \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 1985;\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;\r\nPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga\r\nNomor 5 Tahun 1988;\r\nPeraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2011. \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan asas otonomi daerah. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk memungut BPHTB, yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup definisi berbagai istilah terkait BPHTB, seperti objek pajak, subjek pajak, NPOP, dan NPOPTKP. Objek pajak meliputi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau NJOP PBB jika NPOP lebih rendah. NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00, kecuali untuk waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah, yang ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00.

Peraturan ini juga mengatur tarif BPHTB sebesar 5%, wilayah pemungutan, saat terutangnya pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, serta mekanisme keberatan dan banding. Selain itu, diatur pula mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dalam kondisi tertentu, pembetulan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan. Kewajiban bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala instansi lelang negara juga diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB sepanjang Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum diberlakukan.","sanctions","1. Kekurangan BPHTB dalam SKPDKB dikenakan bunga 2% per bulan keterlambatan (maksimal 24 bulan).\n2. Kekurangan BPHTB dalam SKPDKBT dikenakan kenaikan 100% dari jumlah kekurangan.\n3. Kekurangan BPHTB dalam STPD dikenakan bunga 2% per bulan keterlambatan (maksimal 15 bulan).\n4. Keberatan ditolak/dikabulkan sebagian dikenakan denda 50% dari selisih BPHTB.\n5. Banding ditolak/dikabulkan sebagian dikenakan denda 100% dari selisih BPHTB.\n6. Pejabat PPAT/Notaris melanggar Pasal 41 ayat (1) didenda Rp 7.500.000 per pelanggaran.\n7. Pejabat PPAT/Notaris melanggar Pasal 41 ayat (2) didenda Rp 250.000 per laporan.\n8. Kepala Instansi Lelang melanggar Pasal 42 ayat (1) didenda Rp 7.500.000 per pelanggaran.\n9. Kepala Instansi Lelang melanggar Pasal 42 ayat (2) didenda Rp 250.000 per laporan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SALATIGA CITY GOVERNMENT
NUMBER 1 OF 2011

SALATIGA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2011
ON
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve accountability and regional independence in financing the implementation of Regional Government based on the principle of regional autonomy, the Central Government provides an expansion of taxation authority that can be collected by the regions by adding a new type of tax in the form of Duty on Acquisition of Rights to Land and Building;
that according to the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building as referred to in letter a, is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be06230c-655e-4a28-8ecb-f5b71ddc2f48","actionData","errors"]