[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be01700b-4cb0-48de-bf13-bb02d6a2111e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024","number","18","year","2024","published_date","2024-10-31","effective_date","2025-05-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyedia Likuiditas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYEDIA-LIKUIDITAS
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 18, BN.2024 (28)/13 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penyedia Likuiditas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pendalaman pasar keuangan dan\r\nmeningkatkan likuiditas efek yang diperdagangkan\r\nmelalui penyelenggara pasar, perlu dilakukan kegiatan\r\npenyedia likuiditas sehingga memenuhi kebutuhan\r\npelaku pasar modal;\r\nb. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas\r\nkegiatan penyedia likuiditas, perlu menetapkan\r\ntindakan tertentu mencakup penjualan dan pembelian\r\nefek oleh perusahaan efek atau pihak lain secara terusmenerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek\r\npada penyelenggara pasar;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nPenyedia Likuiditas; \n UU No. 8 Tahun 1995 dan UU No. 21 Tahun 2011. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan dan laranfan liquidity provider, transaksi short selling oleh liquiduty provider, pengaturan dan pengawasan liquidity provider oleh penyelenggara pasar, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Pasal 10 huruf h dan\r\nPasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan\r\nNomor 32 /POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif\r\nEfek;\r\nb. Pasal 36 ayat (2) dan\r\nPasal 39 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan\r\nNomor 8 /POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 10 huruf h dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513).\n2. Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan, serta memberikan landasan hukum bagi kegiatan Penyedia Likuiditas (Liquidity Provider). Latar belakangnya adalah pentingnya likuiditas dalam perdagangan Efek di pasar modal, dimana likuiditas yang tinggi dapat mendorong peningkatan perdagangan Efek dan mendukung pembentukan harga yang efisien.

Peraturan ini mengatur bahwa kegiatan Kuotasi jual dan beli Efek secara terus menerus oleh Liquidity Provider dikecualikan dari ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang melarang tindakan yang menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pihak yang dapat menjadi Liquidity Provider adalah Perantara Pedagang Efek dan Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Liquidity Provider wajib menyediakan likuiditas dalam perdagangan Efek di Penyelenggara Pasar dengan melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.
Liquidity Provider dilarang melakukan manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu.
Liquidity Provider wajib melakukan keterbukaan informasi jika melakukan Kuotasi atas Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi.
Penyelenggara Pasar wajib mengatur lebih lanjut terkait persyaratan dan persetujuan, hak dan kewajiban, pengenaan sanksi dan pencabutan persetujuan kegiatan Liquidity Provider dalam peraturan Penyelenggara Pasar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.\n2. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2024
CONCERNING
LIQUIDITY PROVIDERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that for the deepening of the financial market and increasing the liquidity of securities traded through market organizers, it is necessary to carry out liquidity provider activities to meet the needs of capital market participants;
that to provide a legal basis for liquidity provider activities, it is necessary to stipulate certain actions including the sale and purchase of securities by securities companies or other parties on an ongoing basis to maintain the liquidity of securities trading on market organizers;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be01700b-4cb0-48de-bf13-bb02d6a2111e","actionData","errors"]