Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan kedua atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang berfungsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Secara substansial, peraturan ini merinci struktur APBD yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pembiayaan daerah, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah. Dalam kondisi darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan prosedur perubahan peraturan kepala daerah yang harus disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
di desktop Anda.