[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bddac00c-b8b4-46c0-844e-48ac74c84efc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Pedoman Pengelolaan Pasar Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-pasar
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2015/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industry kecil di desa; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.30 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.42 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2007; \n Dalam Peraturan ini berisi 15 (lima belas) bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tujuan dan Kriteria Pembentukan; Biaya Pembanguan dan Pengembangan; Pengelolaan; Kepengurusan; Tata Kerja; Tahun Buku dan Anggaran; Keuangan; Bagi Hasil; Perlindungan dan Pemberdayaan; Kerjasama dengan Pihak Ketiga; Azas, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pengelolaan pasar desa di Kabupaten Kampar. Tujuan pembentukan pasar desa adalah untuk memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa, memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Pemerintah Desa dapat mendirikan pasar desa yang terdiri dari pasar desa dan pasar antar desa. Pembentukan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan pembentukan pasar antar desa ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa. Lokasi pendirian Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya. Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari swadaya masyarakat, APBDes, pinjaman desa, bantuan APBN/APBD, dan sumber lain yang sah.

Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat atau BUMDes setempat. Susunan kepengurusan pengelola pasar desa terdiri dari Penasehat (Camat, Kepala Desa, Ketua BPD), Kepala Pasar, Kaur Pemeliharaan dan Ketertiban, serta Kaur Administrasi dan Keuangan. Pengurus Pengelola Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain seperti sewa toko, kios, los, tenda, MCK, dan parkir. Bagi hasil usaha Pasar Desa setiap tahun diutamakan untuk penambahan modal, kas desa, jasa produksi, dan kegiatan lainnya. Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern dan wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil, BUMDes, dan Koperasi di desa yang bersangkutan.

","transitional_provisions","1. Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pasar desa yang yang telah selesai dibangun yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada PemerintahDesa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAMPAR
RIAU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR VILLAGE MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAMPAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the income of the community and the village, it is necessary to have economic facilities through the village market as a center for social interaction of rural communities as well as a place to market agricultural products and small industries in the village;
that in order to provide protection and optimize the function of the village market, it is necessary to foster and structure the village market as referred to in Article 17 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 42 of 2007 concerning Village Market Management;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bddac00c-b8b4-46c0-844e-48ac74c84efc","actionData","errors"]