[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdcfde5a-5edf-4dcc-88d9-4c494df7ec4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Retribusi Relayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2019","number","18","year","2019","published_date","2019-09-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Retribusi Relayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Relayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD No.18/2019, No Reg Perda 18-318/2018, TLD No.240
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Relayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, perlu disusun retribusi pelayanan kesehatan dengan memperhatikan\r\npertimbangan aspek kemampuan masyarakat, aspek\r\nkeadilan, dan diperlukan dalam komponen pelayanan\r\nkesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\nmerupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang\r\ndapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya Pelayanan Kesehatan; bahwa seiring dengan perkembangan sosial ekonomi\r\ndan dinamika kebutuhan hukum masyarakat serta\r\ndengan bertambahnya jenis pelayanan, peralatan,\r\nsarana dan prasarana kesehatan, maka ketentuan\r\nmengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di lingkungan\r\nDinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan\r\nMasyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Lainnya pada\r\nDinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, sudah tidak\r\nsesuai dan perlu disusun Peraturan Daerah baru \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20\r\nTahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kedaluwarsa Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan ; Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan; Pengelolaan Penerimaan Retribusi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 127).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat. Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi meliputi berbagai pelayanan di Puskesmas (seperti rekam medis, rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, tindakan medis, penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan elektromedik, rehabilitasi medik, home care, sewa ambulans, dan pemakaian obat/oksigen) dan di Laboratorium Kesehatan (laboratorium kesehatan masyarakat/non klinik dan laboratorium klinik). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian sarana/peralatan, jangka waktu perawatan, dan frekuensi pelayanan. Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan, dan saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 18 OF 2019
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION OF COMMUNITY HEALTH CENTERS
AND HEALTH LABORATORIES AT THE HEALTH OFFICE
OF BOYOLALI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve public services in the health sector, it is necessary to prepare health service retribution by considering aspects of community affordability, aspects of justice, and is needed in the health service component at the Boyolali Regency Health Office;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Health Service Retribution is one type of General Service Retribution that can be collected by the Regional Government to contribute to the costs of Health Services;
that along with socio-economic developments and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdcfde5a-5edf-4dcc-88d9-4c494df7ec4b","actionData","errors"]