[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdcd745e-faae-4fea-b87a-5b0c3debc328","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-02-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Terminal
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011/No. 8, LL 21 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perlu mengatur Jasa pelayanan fasilitas terminal; bahwa untuk memberikan pelayanan fasilitas terminal di lingkungan daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi. untuk memenuhi maksud tersaebut, pertu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1.\tUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ];\r\n2.\tUndang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);\r\n3.\tUndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4.\tUndang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4267);\r\n5.\tUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);\r\n6.\tUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);\r\n7.\tUndang-undang Nomor\t10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n8.\tUndang-undang Nomor\t32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana teiah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor\t12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n9.\tUndang-undang Nomor\t33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n10.\tUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia\tTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n11.\tUndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);\r\n12.\tPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jatan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);\r\n13.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\tTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n15.\tPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n17.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Sefatan Nomor 10\tTahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Sefatan Tahun 2007 Nomor 10);\r\n18.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);\r\n19.\tPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Setatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKetentuan umum\r\n2.\tNama, objek dan subjek retribusi\r\n3.\tGolongan retribusi\r\n4.\tCara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\n5.\tPrinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif\r\n6.\tStruktur dan besarnya tarif retribusi\r\n7.\tWilayah pemungutan\r\n8.\tMasa dan saat retribusi terutang\r\n9.\tTata cara pemungutan dan insentif\r\n10.\tTata cara pembayaran\r\n11.\tTata cara penagihan\r\n12.\tSanksi administrasi\r\n13.\tTata cara pembetulan, pengurangan, keringanan, keberatan dan pembebasan retribusi\r\n14.\tSanksi administrasi\r\n15.\tTata cara pembetulan, pengurangan, keringanan, keberatan dan pembebasan retribusi\r\n16.\tPengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi\r\n17.\tPengembalian kelebihan pembayaran\r\n18.\tKadaluwarsa penagihan\r\n19.\tKetentuan pidana\r\n20.\tKetentuan penyidikan\r\n21.\tKetentuan lain-lain\r\n22.\tKetentuan penutup\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2011 mengatur tentang retribusi terminal. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan jasa pelayanan fasilitas terminal.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi terminal dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi penyediaan tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di terminal. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan layanan penyediaan fasilitas terminal.
Golongan Retribusi: Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan fasilitas terminal diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan fasilitas, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadilan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di daerah. Hasil retribusi disetor langsung ke kas daerah.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.
Masa dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah 1 bulan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Insentif: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk. Biaya insentif ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Tata Cara Penagihan: Pengeluaran surat teguran dikeluarkan setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 1% per bulan.
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, Keringanan, Keberatan dan Pembebasan Retribusi: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan sanksi, atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak penagihan retribusi kadaluwarsa setelah 3 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
BUS STATION FEE
ISSUED BY:
LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
OF SOUTH KONAWE REGENCY
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION
OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

Considering:

that to improve public service and
original local revenue that supports
the implementation of government, development needs
to regulate the service of terminal facilities;
that to provide terminal facilities services
in the regional environment of South Konawe Regency,
there needs to be guidelines for regulating, controlling
the imposition of retribution objects;
that to fulfill the aforementioned intention, it is necessary
to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

Remembering:

Law Number 8 of 1981 concerning Criminal
Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1981 Number 76,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdcd745e-faae-4fea-b87a-5b0c3debc328","actionData","errors"]