[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdcc7d58-8b60-4533-951d-b142860e7914","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-07-01","effective_date","2015-07-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN SAMPAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. LANDAK: 29 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 55 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 81 Tahun 2012; Permendagri No.33 Tahun 2010; Permen LH No. 16 Tahun 2011; Permen PU No. 03/PRT/M/2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Landak No. 15 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Perizinan bahwa setiap orang / badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari bupati. Kerjasama dan kemitraan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan bahwa pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengawasan dan pembinaan serta ketentuan pidana dan sanksi administrasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015. \n Penjelasan 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kebijakan ini mencakup penyusunan dan penetapan kebijakan serta strategi daerah dalam pengelolaan sampah, yang meliputi arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, serta program-program terkait dengan target pengurangan timbulan sampah dan penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah yang mencakup pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Produsen memiliki kewajiban terkait pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD, serta kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan akan diberikan peringatan tertulis.\n2. Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dapat dibekukan jika peringatan tidak diindahkan atau kegiatan menimbulkan pencemaran lingkungan.\n3. Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dapat dicabut jika tidak ada perbaikan setelah pembekuan, izin diperoleh dengan data tidak benar, atau atas permintaan sendiri.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANDAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering:

that the increasing population and changes in community consumption patterns have led to an increase in the volume, types, and characteristics of increasingly diverse waste;
that waste management has not been in accordance with environmentally sound waste management methods and techniques, resulting in negative impacts on public health and the environment;
that waste has become a national problem, so its management needs to be carried out comprehensively and integrated from upstream to downstream in order to provide economic benefits, be healthy for the community, and safe for the environment, and can change people's behavior;
that legal certainty, clarity of responsibility and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdcc7d58-8b60-4533-951d-b142860e7914","actionData","errors"]