[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdc291d8-607b-485e-aa03-6dafc3f65ba6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kebidanan harus dilakukan\tsecara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau dilakukan oleh Bidan yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;\r\nb. bahwa praktik Bidan perlu diatur dalam Peraturan Daerah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tpada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk\tPeraturan Daerah tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan\tDaerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2730);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n4. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);\r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan\tReproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);\r\n11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;\r\n13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional;\r\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang\tPetunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;\r\n15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\tPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/X/PER/2010\ttentang\tIzin\tdan Penyelenggaraan Praktik Bidan;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.\r\n \n Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.\r\nBidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III Kebidanan.\r\nSetiap Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.\r\nSetiap Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.\r\nSIKB atau SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat.\r\nJangka waktu SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud sesuai dengan masa berlakunya STR.\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\nBidan yang telah mempunyai SIKB/SIPB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan di Kabupaten Pasuruan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pelayanan kebidanan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau, serta memberikan perlindungan hukum kepada bidan dan masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Perizinan: Bidan yang berpraktik mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB atau SIPB yang diterbitkan oleh Bupati. Izin ini berlaku sesuai masa STR.
Pelayanan Kebidanan: Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang meliputi layanan primer, kolaborasi, dan rujukan. Sasaran pelayanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat.
Penyelenggaraan Praktik: Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan tempat praktik, ruangan, peralatan, dan obat-obatan. Bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi wanita serta keluarga berencana.
Kewenangan dan Kewajiban: Bidan memiliki kewenangan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan dan wajib menghormati hak pasien, memberikan informasi, merujuk kasus, meminta persetujuan tindakan, menyimpan rahasia pasien, melakukan pencatatan, mematuhi standar profesi, dan melaporkan penyelenggaraan praktik.
Hak Bidan: Bidan berhak memperoleh perlindungan hukum, informasi yang benar, melaksanakan tugas sesuai kewenangan, dan menerima imbalan jasa profesi.
Larangan: Bidan dilarang melanggar Kode Etik Bidan Indonesia, standar profesi, standar pelayanan, standar praktik, dan standar prosedur operasional.
Pencatatan dan Pelaporan: Bidan wajib melakukan pencatatan riwayat pelayanan dalam rekam medis dan melaporkan pelayanan yang diberikan ke Puskesmas.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kebidanan dengan melibatkan organisasi profesi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Bidan yang telah mempunyai SIKB/SIPB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan SIKB/SIPB sementara atau selamanya, dan/atau penutupan tempat praktik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

UNITY IN DIVERSITY
REGENT OF PASURUAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
ON
LICENSE AND ORGANIZATION OF MIDWIFE PRACTICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

Considering:

that the implementation of midwifery services must be
carried out responsibly, accountably,
qualified, safe and affordable by Midwives
who have competence, authority, ethics and high moral
standing;
that the practice of Midwives needs to be regulated in a Regional
Regulation in order to provide protection and legal
certainty to Midwives and the community;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary
to form a Regional Regulation regarding the License and
Organization of Midwife Practice;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning
Regional Government of the Regency in East Java
(State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdc291d8-607b-485e-aa03-6dafc3f65ba6","actionData","errors"]