[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdbb39b3-71f6-4c41-bf0a-97dc63040a09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Hasil Hutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","2011-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Penatausahaan Hasil Hutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penatausahaan - hasil - hutan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2011/144 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penatausahaan Hasil Hutan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pengaturan penatausahaan hasil hutan sebagai salah satu upaya pengendalian pe,anfataan sumberdaya hutan sejalan dengan perkembangan peraturan perundungan- undangan yang terjadi saat ini maka perlu mengatur kembali penatausahaan hasil hutan yNG DITETAPKAN DENGAN pERDA. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU no. 8 Tahun 191; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telab diubah dengan UU No. 19 tahu 2004; UU No.10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permenhut No. P.51Menhut-11/2005; Permenhut No. P. 62 /Menhut-II/2006; Permenhut No.63/Menhut-II/2006;Permenhut No. P.16-II/2007;Permenhut No. P. 43/Menhut-II/2009; Kepmenhut No. 6884/Kpts-II Tahun 2003; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Produksi, Laporan Hasil Produksi, Peredaran Hasil Hutan, Industri Primer Hasil Hutan, Pelaporan, Kewajiban Dan Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003 dicabut. \n 16 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan di Kabupaten Kuningan, yang meliputi perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pelaporan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya hutan dan menjamin kepastian hukum.\n\nPerencanaan produksi hasil hutan diatur berbeda antara hutan negara dan hutan hak/lahan milik. Untuk hutan negara, pemegang izin wajib melaksanakan inventarisasi potensi kayu (timber cruising) dan melaporkannya. Dinas kemudian melakukan monitoring dan evaluasi untuk penerbitan rekomendasi izin penebangan. Untuk hutan hak/lahan milik, penebangan memerlukan izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim yang terdiri dari unsur Dinas dan unsur desa/kelurahan.\n\nLaporan hasil produksi juga dibedakan. Pemegang izin di hutan negara wajib membuat LHP yang disahkan oleh petugas, dengan pemberian tanda legalitas (palu tok). Di hutan hak/lahan milik, dibuat Rekapitulasi Hasil Penebangan (RHP) dengan penetapan jenis dan pengukuran oleh petugas.\n\nPeredaran hasil hutan wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSKB, SKAU, FA-KO, FA-KB, FA-HHBK, SAL dan DPA). Industri primer hasil hutan wajib memiliki izin usaha industri dan izin usaha perluasan industri, serta menempatkan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB). Pemegang izin industri primer wajib menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) dan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi.\n\nDinas wajib melaporkan penerbitan izin, produksi hasil hutan, dan produksi hasil hutan olahan kepada Bupati. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan penebangan kayu wajib menyampaikan laporan bulanan dan tahunan mengenai produksi dan mutasi hasil hutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan negara dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
FOREST PRODUCT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the regulation of forest product administration as one of the efforts to control the utilization of forest resources in Kuningan Regency has been regulated and stipulated by Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 of 2003 concerning Forest Product Administration;
that in line with the development of laws and regulations that occur today, the regulation of forest product administration stipulated by Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 of 2003 needs to be re-established for adjustment;
that based on the considerations referred to in letters a and b, to ensure legal certainty, it is necessary to re-regulate Forest Product Administration which is stipulated by Regional Regulation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdbb39b3-71f6-4c41-bf0a-97dc63040a09","actionData","errors"]