[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdbaa1c0-0cda-408e-9d9f-67c365e6a1de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok\r\nOrganisasi Sekretariat Daerah Dan\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Grobogan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-06-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok\r\nOrganisasi Sekretariat Daerah Dan\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Grobogan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

susunan-kedudukan-tugas-pokok-organisasi-sekretariat-dprd-daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/No.1 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok\r\nOrganisasi Sekretariat Daerah Dan\r\nSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\nKabupaten Grobogan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan\r\nPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007\r\ntentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai\r\npedoman pembentukan kelembagaan Perangkat\r\nDaerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan yang mengatur tentang Pembentukan\r\ndan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu\r\ndisesuaikan;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan\r\ndaerah, dipandang perlu membentuk Organisasi\r\nSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan,\r\nKedudukan dan Tugas Pokok Organisasi\r\nSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6\r\nTahun 2008. \n Peraturan ini mengatur Susunan,\r\nKedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Bupati dan Perangkat\r\nDaerah sebagai unsur penyelenggara\r\nPemerintahan Daerah dan Lembaga\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan\r\nsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan\r\nDaerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2008. \n Mencabut \r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5\r\nTahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nOrganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten\r\nGrobogan;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6\r\nTahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nOrganisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kabupaten Grobogan. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 2 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur susunan, kedudukan, dan tugas pokok organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan membentuk organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang efektif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, susunan organisasi masing-masing, kedudukan, dan tugas pokok. Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai Staf Ahli Bupati yang bertugas memberikan telaahan mengenai berbagai bidang seperti hukum, politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi, dan keuangan. Selain itu, diatur pula mengenai eselon jabatan struktural dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GROBOGAN REGENCY
2008 NUMBER 1 SERIES D

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING

STRUCTURE, POSITION AND MAIN DUTIES OF THE
ORGANIZATION OF THE REGIONAL SECRETARIAT AND
SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF GROBOGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of \nGovernmental Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Government, and Regency/City Regional Government, and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus as a guideline for the formation of Regional Apparatus institutions, the Regional Regulation of Grobogan Regency governing the Formation and Structure of the Organization of Regional Apparatus needs to be adjusted;
that to carry out regional governmental affairs, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdbaa1c0-0cda-408e-9d9f-67c365e6a1de","actionData","errors"]