[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdba3df6-ae0b-4200-8cb4-769e312d01c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasaman","place_of_enactment","Lubuk Sikaping","theme","Perlindungan Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melestarikan cagar budaya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, \n Pasal 18 ayat (6) UUD UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 11 Tahun 2010 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 66 Tahun 2015 Permendagri No. 80 Tahun 2015 \n Mengatur mengenai Perlindungan Cagar Budaya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya daerah dan bangsa, serta memperkuat kepribadian bangsa.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki fungsi melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

Mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
Mengembangkan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya.
Menyediakan informasi dan promosi Cagar Budaya.
Memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana untuk Cagar Budaya.
Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perlindungan warisan budaya.
Mengalokasikan dana untuk Perlindungan Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

Menetapkan etika perlindungan Cagar Budaya.
Mengkoordinasikan Perlindungan Cagar Budaya lintas sektor.
Menghimpun data Cagar Budaya.
Menetapkan peringkat Cagar Budaya.
Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya.
Membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya.
Menyelenggarakan kerjasama perlindungan Cagar Budaya.
Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum.
Mengelola kawasan Cagar Budaya.
Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis.
Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang cagar budaya.
Memberikan penghargaan kepada pelindung dan pelestari Cagar Budaya.
Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk pengamanan.
Melakukan pengelompokkan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
Menetapkan batas situs dan kawasan.
Menghentikan proses pemanfaatan ruang yang dapat merusak Cagar Budaya.

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Pemerintah Daerah dapat mengambil alih kepemilikan Cagar Budaya jika tidak ada ahli waris atau tidak diserahkan kepada orang lain.

\n","transitional_provisions","1. Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah Daerah berwenang untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 61.\n2. Sanksi administratif terdiri atas: Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara terhadap kegiatan pemugaran; Pemberhentian paksa terhadap kegiatan pemugaran; Penetapan uang paksa; Pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASAMAN
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF PASAMAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
ON
CULTURAL HERITAGE PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASAMAN,

\n \n \n

Considering / Whereas:

that cultural heritage is an important regional asset
for the understanding and development of history, science,
knowledge, and culture in social life,
nation, and state, so it needs
to be preserved and protected in order to advance
regional culture for the greatest prosperity and
welfare of the people;
that in order to preserve cultural heritage, the Regional Government
is responsible for regulating the protection,
development, and utilization of cultural heritage;
that cultural heritage in the form of objects, buildings, structures,
sites, and areas need to be managed by increasing the role
and participation of the community to protect, develop and
utilize cultural heritage

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdba3df6-ae0b-4200-8cb4-769e312d01c6","actionData","errors"]