[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdb37a3f-dfc4-4dc2-bd2c-f2d8256e4956","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumdes - desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5, TLD NO.5, LL KAB.SEKADAU: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa, perlu diarahkan dan dibina suatu wadah yang mengelola perekonomian desa sebagai upaya peningkatan pendapatan desa \n Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. \n Ketentuan Umum, Pembentukan dan Tujuan, Ruang Lingkup Usaha, Kepengurusan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Hak dan Kewajiban, Modal Usaha, Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Bagi Hasil Usaha dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2008. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa sebelum yang sifatnya bertentangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sekadau. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan perekonomian desa. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mengembangkan potensi dan pengelolaan kekayaan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, dan menciptakan lapangan kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
BUMDes dapat dimiliki oleh satu atau beberapa desa.
BUMDes harus berbentuk badan hukum.
Jenis usaha BUMDes meliputi pelayanan jasa, penyaluran bahan pokok, perdagangan sarana dan hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, serta kegiatan perekonomian lainnya.
Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa sebagai unsur pengawas dan masyarakat sebagai unsur pengelola operasional (Direksi).
Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan penyertaan modal pihak lain.
Pengurus BUMDes wajib mengelola keuangan dan harta benda dengan sebaik-baiknya serta membuat laporan secara periodik.
BUMDes dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintah desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2008
CONCERNING
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop the potential of the village as an effort to improve the village economy, it is necessary to direct and foster a forum that manages the village economy as an effort to increase village income;
that based on the considerations in letter a, in order to increase the income of the village community and for the implementation of Article 78 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of 2005 Number 158, Supplement to State Gazette Number 4587), it is necessary to regulate the Establishment of Village-Owned Enterprises by including it in a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdb37a3f-dfc4-4dc2-bd2c-f2d8256e4956","actionData","errors"]