[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdaf3fce-9d5b-42f5-b7b3-d1692bf87b70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan","place_of_enactment","Labuha","theme","Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain, yaitu dalam dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia, guna mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan\r\nproaktif menjawab tantangan zanian yang selalu berubah, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Hahnahera Selatan. \n Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain, yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 52 Tahun 2001, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Fungsi dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak dan Kewajiban; Pendidikan Formal; Pendidikan Nonformal; Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; Pendidikan Keagamaan; Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Penerimaan, Daftar Ulang dan Mutasi Peserta Didik; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Sarana dan Prasarana; Evaluasi; Pengawasan; Wajib Belajar; Partisipasi Masyarakat; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah; Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; Pendanaan Pendidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013. \n 39 halaman. Penjelasan: 9 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia. Tujuannya adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan formal yang meliputi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan, kurikulum, dan bahasa pengantar.
Pendidikan nonformal yang meliputi manajemen dan kelembagaan, jenis pendidikan, dan kurikulum.
Pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan keagamaan, serta pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal.
Penerimaan, daftar ulang, dan mutasi peserta didik.
Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk persyaratan, pengangkatan, tugas, tanggung jawab, wewenang, masa tugas, pemberhentian, pemindahan, pengembangan karir, sertifikasi, hak, dan tunjangan.
Sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi, pengawasan, wajib belajar, partisipasi masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta pendanaan pendidikan.

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar, dan mengembangkan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penjualan buku ajar, pungutan terhadap orang tua/peserta didik, dan penarikan dana di luar ketentuan dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\n3. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH HALMAHERA REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
ABOUT
EDUCATION ADMINISTRATION
IN SOUTH HALMAHERA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH HALMAHERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to ensure equal opportunity in education, improvement of the quality of education, and improvement of human resources, in order to realize an education system as a strong and authoritative social institution to empower Indonesian citizens to develop into qualified people so that they are able to proactively respond to the challenges of ever-changing times, it is necessary to regulate the administration of education in South Halmahera Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of South Halmahera Regency concerning Education Administration in South Halmahera Regency;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdaf3fce-9d5b-42f5-b7b3-d1692bf87b70","actionData","errors"]