[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd9f5000-6ab2-4a19-a00d-146792c8e64d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar Dan Satwa Liar Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar Dan Satwa Liar Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perburuan-satwa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar Dan Satwa Liar Lainnya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah harus menjaga dan melindungi kelestarian keanekaragaman hayati secara terpadu, khususnya ancaman terhadap kepunahan burung, ikan, satwa liar dan satwa liar lainnya karena perbuatan perburuan yang dilakukan manusia;\r\nb. bahwa kegiatan perburuan terhadap burung, ikan, satwa liar dan satwa liar lainnya yang dilindungi berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem;\r\nc. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa untuk mewujudkan kelestarian burung, ikan, satwa liar dan satwa liar lainnya serta ekosistemnya, maka perburuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan dikendalikan melalui Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa Liar dan Satwa Liar Lainnya; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, perburuan burung, ikan, satwa liar dan satwa liar lainnya, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang perburuan burung, ikan, satwa liar, dan satwa liar lainnya. Latar belakangnya adalah perlunya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dari ancaman perburuan liar yang merusak ekosistem dan mengancam kepunahan satwa.

Tujuan peraturan ini adalah:

Mengendalikan penggunaan bahan berbahaya dalam perburuan.
Mencegah kepunahan dan penurunan populasi satwa dilindungi.
Memelihara keseimbangan ekosistem.

Ketentuan substansial meliputi:

Bupati berwenang menentukan jenis satwa yang dilindungi.
Larangan berburu dengan cara yang merusak atau menggunakan bahan berbahaya.
Perburuan diperbolehkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, atau pengendalian hama dengan izin instansi berwenang.
Desa dapat menetapkan jenis satwa tertentu sebagai musuh alami hama melalui Peraturan Desa.
Masyarakat wajib berperan serta dalam pelestarian lingkungan.
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui tindakan preventif dan represif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
HUNTING OF BIRDS, FISH, WILDLIFE AND OTHER WILDLIFE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

Considering:

that the Regional Government must maintain and protect the preservation of biodiversity in an integrated manner, especially threats to the extinction of birds, fish, wildlife and other wildlife due to hunting activities carried out by humans;
that hunting activities against protected birds, fish, wildlife and other wildlife have the potential to cause damage and threaten the preservation of biodiversity, both at the level of genetic resources, species, and ecosystems;
that in order to follow up Government Regulation Number 7 of 1999 concerning the Preservation of Plant and Animal Species to realize the preservation of birds, fish, wildlife and other wildlife and their ecosystems, hunting as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd9f5000-6ab2-4a19-a00d-146792c8e64d","actionData","errors"]